Tanjungpinang, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Jumat (12/9). Rapat yang dipimpin Gubernur Ansar Ahmad ini membahas capaian pembangunan daerah sekaligus penyelarasan program dengan prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ansar hadir bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. Turut serta Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Danrem 033/WP Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Danlanud RHF Kolonel PNB Rony Widodo, serta jajaran bupati dan wali kota. “Rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret agar kebijakan daerah sejalan dengan Asta Cita Presiden,” kata Ansar.

Berdasarkan paparan indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,14 persen pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari capaian nasional. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi menjadi penopang utama. Sementara inflasi terjaga di angka 2,19 persen. Namun, disparitas harga bahan pokok antarwilayah, terutama di pulau-pulau terluar, masih menjadi tantangan akibat biaya distribusi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri memastikan ketersediaan bahan pokok relatif aman, antara lain beras 4.863 ton, gula pasir 217 ton, minyak goreng 1.890 ton, dan daging ayam ras 784 ton. Meski demikian, distribusi ke Natuna dan Anambas tetap menjadi pekerjaan rumah, sehingga diperlukan kebijakan logistik yang lebih efisien.

Dalam forum tersebut, Pemprov Kepri menegaskan dukungan terhadap tiga program prioritas Asta Cita, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Tiga Juta Rumah. Sejumlah kendala masih dihadapi, mulai dari distribusi layanan gizi, operasional koperasi desa yang baru berjalan 157 unit, hingga keterbatasan anggaran pembangunan rumah layak huni. Pemerintah mendorong alternatif pembiayaan termasuk CSR serta memberikan insentif berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Menutup rapat, Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya langkah nyata di lapangan. Rakor menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain percepatan pembentukan Pokja MBG, penguatan distribusi bahan pokok ke pulau terluar, serta integrasi data rumah tidak layak huni. “Dengan komitmen bersama, program nasional dapat terimplementasi tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kepri,” tegasnya. (mhn/bbs)