oleh

DPR RI: UMKM Harus Sesuaikan Kultur Pasar

Palembang. Berita Rakyat Sumatera – Pandemi Covid-19 tak hanyak berdampak kepada sektor kesehatan, namun juga sejumlah sektor lainnya. Sektor usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengalami dampak yang cukup serius. Salah satu dampak yang paling dirasakan pelaku UMKM adalah kultur pasar yang berubah. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyarankan kepada pelaku UMKM untuk menyesuaikan kultur pasar di masa pandemi ini.

Aria Bima mengungkapkan hal tersebut usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau UMKM binaan BUMN di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (3/12/2020). Dalam peninjauan itu, para pelaku UMKM yang didominasi pengrajin batik Sasirangan mengaku ada penurunan omzet selama masa pandemic ini. Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan rapat bersama jajaran direksi PT Askrindo, PT Jamkrindo, PT Jasindo dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

“Terlihat sekali bahwa ibu-ibu (pelaku UMKM) yang mengalami suatu perubahan kerja, dari (usaha) kuliner ke penjahit (batik Sasirangan dan masker), (karena) ada perubahan struktur pasar dan konsumsi. Dan ternyara perubahan kultur pasar itu diikuti oleh pelaku UMKM untuk (segera) menyesuaikan. Ini yang saya lihat (perubahan) dari (usaha) kuliner ke garmen. Terus ada ekspansi dari UMKM yang membuat baju, mungkin (karena) konsumsi baju menurun, berubah ke (usaha pembuatan) masker,” papar Aria Bima.

Politisi PDI-Perjuangan itu melihat dari kondisi ini adanya kolaborasi, sinergi ada semangat kegotongroyongan para pelaku UMKM dalam situasi pandemi. Termasuk kegotongroyongan antara pelaku UMKM yang sudah memproduksi garmen berupa batik Sasirangan untuk mengajak para pelaku UMKM kuliner yang mengalami penurunan penghasilan.

Di sisi lain, Aria Bima mengatakan, dengan kunjungan ini pihaknya ingin mendapatkan kemanfaatan bantuan dari BUMN berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga implementasi bantuan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari negara kepada UMKM. Menurutnya, berbagai instrumen dari negara ini diharapkan dapat menangani berbagai permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat pada masa pandemi ini.

“Ini saya melihat bahwa kita akan push terus, bagaimana CSR atau PKBL BUMN ini lebih antisipatif menangani problem faktual. Kalau dulu (bantuan) lebih ke infrastruktur, sekarang lebih kepada hal-hal yang berdampak pada kesejahteraan (masyarakat), bagaimana pendapatan meningkat. Ini saya kira perlu adanya roadmap baru atau grand design baru, suasana recovery ekonomi apalagi dengan penyehatan ekonomi nasional, PKBL atau CSR perlu di-refocusing lagi untuk hal-hal yang langsung berdampak pada aspek peningkatan kesejahteraan untuk recovery pandemi, khususnya UMKM, bahkan ultra mikro,” papar Aria Bima.

Sebelumnya, saat berdiskusi dengan pelaku UMKM, Aria Bima beserta Tim Kunspek Komisi VI DPR RI mendapatkan sejumlah “curhatan”, di antaranya mengenai penurunan penghasilan karena adanya pandemi, sulitnya pemasaran produk, hingga perubahan kultur pasar. Namun mereka mengapresiasi sejumlah bantuan dari BUMN, khususnya pembinaan dan bantuan modal. Mereka berharap ke depannya pemerintah dan BUMN memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM.

Kunspek Komisi VI DPR RI ke Kalsel ini diikuti Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa (F-Gerindra), Zuristyo Firmadata (F-NasDem), Mohammad Toha (F-PKB), Herman Khaeron (F-Demokrat), Nevi Zuarina (F-PKS), Primus Yustisio, Abdul Hakim Bafagih, dan Eko Hendro Purnomo dari F-PAN. (ray/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *