Tanjungpinang, Berita Rakyat Sumatera – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan bahwa program Kampung Nelayan yang digagas Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi solusi atas keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kepri.

Menurut Ansar, program tersebut sangat strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepri, yang 96 persen wilayahnya terdiri dari lautan.

“Makanya, kita gencar melobi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bisa mendapatkan program ini, karena setiap unit Kampung Nelayan mendapat dukungan anggaran sekitar Rp22 miliar,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Rabu (12/11).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepri telah mengusulkan sebanyak 115 titik Kampung Nelayan kepada KKP, yang tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri. Usulan tersebut disampaikan langsung dan dibahas bersama Direktorat Jenderal Budidaya KKP, bersama para bupati dan wali kota se-Kepri.

Namun demikian, lanjut Ansar, Pemprov Kepri masih menghadapi kendala utama berupa kewajiban penyediaan lahan yang cukup luas untuk setiap lokasi program Kampung Nelayan.

“Kami berencana mengajukan permohonan diskresi kepada KKP terkait luas lahan, karena tidak semua pulau di Kepri memiliki lahan yang besar,” ungkap Ansar.

Program Kampung Nelayan diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat ekonomi masyarakat pesisir serta mewujudkan pembangunan maritim yang inklusif di Provinsi Kepulauan Riau. (mhn/bbs)