Bandar Lampung, Berita Rakyat Sumatera – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka ruang dialog antara pemerintah dan pelaku dunia usaha melalui kegiatan Coffee Morning yang digelar di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (7/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sebagai pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Acara ini kami selenggarakan sebagai ruang dialog yang hangat dan terbuka untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Dunia usaha adalah lokomotif ekonomi daerah, dan birokrasi harus menjadi mesin pendorong di belakangnya,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar forum seremonial, melainkan wadah bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi pelaku usaha sekaligus mempercepat proses pembangunan daerah.

Selama delapan bulan masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus melakukan pembenahan birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan sektor ekonomi.

“Birokrasi harus memahami kebutuhan dunia usaha, yaitu daya saing. Tugas kami memastikan Lampung memiliki daya saing yang kuat melalui regulasi, pelayanan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan,” tegasnya.

Menurut Mirza, reformasi birokrasi menjadi fondasi utama agar pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, bukan sekadar regulator.

Dalam paparannya, Gubernur Mirza memaparkan tiga fokus utama pembangunan ekonomi daerah, yakni meningkatkan daya saing daerah dan dunia usaha, memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

“SDM adalah kunci utama daya saing. Dengan 71 persen penduduk usia produktif, kami ingin memastikan tenaga kerja Lampung memiliki kompetensi yang mampu bersaing dan menunjang dunia usaha,” jelasnya.

Saat ini, Lampung menempati peringkat ke-26 nasional dalam kualitas SDM. Untuk meningkatkan posisi tersebut, pemerintah daerah berkomitmen memperluas pendidikan vokasi serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

Secara ekonomi, Mirza mengungkapkan Lampung kini berada di posisi keempat tertinggi di Sumatera berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama senilai Rp150 triliun.

Beberapa komoditas unggulan Lampung di antaranya padi (Rp19 triliun), jagung (Rp15 triliun), ubi kayu (Rp10 triliun), pisang (Rp25 triliun), dan kopi (Rp8,4 triliun).

“Kami ingin meningkatkan hilirisasi hasil pertanian agar nilai tambahnya dinikmati di Lampung, bukan di luar daerah. Industri pengolahan singkong, gula, kopi, jagung, dan pisang akan terus kami dorong,” ujarnya.

Untuk memperkuat konektivitas dan memperlancar distribusi hasil pertanian, Pemprov Lampung menyiapkan anggaran hingga Rp4,8 triliun untuk perbaikan jalan hingga tahun 2029, dengan prioritas pada jalur distribusi komoditas utama.

Selain itu, pemerintah juga menggagas pembangunan dryer (alat pengering hasil panen) serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) produktif melalui program Desaku Maju.

“Kami telah memulai proyek percontohan di 24 desa. Program ini akan menciptakan efisiensi besar bagi petani sekaligus menambah pendapatan desa melalui BUMDes,” jelasnya.

Gubernur Mirza juga menyoroti kebijakan ekonomi nasional yang berdampak positif bagi petani Lampung, terutama melalui peningkatan harga gabah dan jagung.

“Sekitar Rp9 triliun uang berpindah ke desa setiap tahun. Ini bukti bahwa ekonomi kita mulai bergerak dari bawah (bottom-up growth), bukan lagi sekadar trickle down,” tegasnya. (mhn/bbs)