Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (Photo: ist).
Aceh, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah Aceh resmi membentuk Dewan Ekonomi Aceh (DEA) sebagai langkah strategis memperkuat arah kebijakan dan tata kelola ekonomi daerah. Sebanyak 18 tokoh dari kalangan akademisi, profesional, dan praktisi ekonomi dilantik langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menegaskan, DEA akan menjadi garda terdepan dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, serta adaptif terhadap dinamika global.
“Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini harus dioptimalkan untuk membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar Mualem.
Kehadiran DEA mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Aceh. Ketua DPW Apkasindo Aceh, Netap Ginting, menilai pembentukan lembaga ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perkebunan.
“Petani di hulu harus diperkuat, terutama dalam penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di hilir, Aceh sudah saatnya memiliki pabrik minyak goreng sendiri dan mengekspor CPO melalui pelabuhan lokal seperti Calang dan Krung Kekeh,” kata Netap, Senin (13/10).
Netap memaparkan, produksi Crude Palm Oil (CPO) Aceh saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun, berasal dari sekitar 470.000 hektare lahan sawit. Namun seluruh ekspor masih bergantung pada pelabuhan luar Aceh, seperti Belawan dan Kwala Tanjung (Sumatera Utara), sehingga menambah beban logistik hingga Rp400 per kilogram.
“Jika Aceh dapat mengekspor langsung melalui pelabuhan Krung Kekeh (Lhokseumawe) dan Calang (Aceh Jaya), biaya logistik bisa ditekan. Dampaknya, pendapatan daerah meningkat, harga TBS naik, dan lapangan kerja terbuka lebih luas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Netap menilai komposisi anggota DEA sangat representatif dan berpengalaman. Beberapa di antaranya juga merupakan dewan pakar Apkasindo, seperti Prof. Ishak Hasan dan Mahdi Al Haris.
“Komposisi DEA sangat mumpuni. Ada profesor, akademisi, dan profesional dari berbagai sektor. Kami yakin ini langkah besar menuju perbaikan ekonomi Aceh,” tuturnya.
Pembentukan DEA diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Aceh sekaligus memperkuat peran daerah ini sebagai salah satu pusat pertanian dan perkebunan nasional. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan petani dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Aceh.
Daftar Anggota Dewan Ekonomi Aceh (DEA):
(mhn/bbs)