Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan PT Survei Udara Penas (Persero) rencananya bakal menjadi holding bidang pariwisata.

“Kami lagi godok dibentuknya holding pariwisata. Induk holding-nya Penas,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam Webinar bertajuk Relaksasi dan Optimalisasi Bisnis di Bandara di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan Penas akan menjadi induk BUMN  pariwisata yang anggotanya terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Inna Hotels & Resorts, PT Sarinah (Persero), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan Taman Wisata Candi (TWC).

Ia menyampaikan struktur manajemen dan pegawai yang tidak terlalu besar menjadi salah satu faktor Penas dipilih menjadi induk BUMN pariwisata agar perseroan bisa lebih fokus memimpin perusahaan induk ketimbang BUMN lain yang mempunyai banyak pegawai dan anak usaha.

“Kalau kami tunjuk Garuda atau Angkasa Pura jadi induk holding, itu berat. Dia harus mengurusi holding. Di satu sisi, mereka harus mengurusi operasional dan manajemennya,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, Arya mengatakan Kementerian BUMN akan melakukan restrukturisasi organisasi di Penas sebagai langkah awal sebelum menjadi induk BUMN pariwisata.

Ia optimistis bersatunya BUMN-BUMN yang bergerak di bidang pariwisata dan perhubungan itu akan membuat rantai pasok dari hulu hingga ke hilir.

Secara terpisah Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty mendukung rencana pemerintah untuk membentuk empat klaster dalam induk BUMN pariwisata agar semakin kompetitif.

Menurut dia, pembentukan induk perusahaan pariwisata akan membuat BUMN semakin kompetitif, dan menjadi institusi bisnis yang efisien sebagai pemain dunia, serta akan membuat industri pariwisata Indonesia semakin maju, baik dari sisi pengembangan destinasi maupun pemasarannya karena dukungan airport, airlines, aviasi, dan logistik.

Evita meyakini pembentukan induk perusahaan pariwisata ini bisa menjalankan peran bisnis pioner terkait pariwisata di destinasi, yang selama ini sangat dihindari pihak pebisnis swasta dan sekaligus mendorong keberpihakan kepada UMKM dan masyarakat sekitar.

Selain itu, lanjut dia, juga menjadi pelopor dalam hal standar baru dari sisi kualitas dan daya saing tinggi.

“Jadi tidak akan terjadi seperti kekhawatiran banyak pihak bahwa holding pariwisata ini akan menyulitkan pebisnis swasta. Justru akan terjadi pro pembangunan destinasi dalam konteks perintisan usaha pariwisata, dan pro kepada efisiensi yang menguntungkan bagi masyarakat atau konsumen maupun bagi dunia usaha lainnya,” kata Evita. (imf/bbs)