Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika transfer ke daerah (TKD). Ia menegaskan, efisiensi dan inovasi daerah menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.

“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” ujar Tito saat memberikan arahan pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9).

Tito meminta jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (pemda) agar kebijakan pusat tetap berjalan efektif, meski di tengah pengalihan TKD. Ia juga menuturkan, koordinasi dengan Menteri Keuangan telah dilakukan agar mekanisme TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah sehingga layanan dasar masyarakat tetap terjamin.

Lebih lanjut, Tito memaparkan empat langkah strategis bagi pemda. Pertama, melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan fasilitas kantor. Kedua, menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, maupun pajak air tanah. Pemda juga dapat menggerakkan sektor swasta dengan kemudahan berusaha serta mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketiga, memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Menurut Tito, sinergi dengan agenda nasional dapat memperkuat pembangunan daerah. Keempat, mendorong lahirnya inovasi daerah. Ia mencontohkan terobosan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura sebagai upaya menggerakkan ekonomi lokal dan memperluas akses pasar internasional.

“Daerah harus berani mencari terobosan sesuai potensi wilayah. Dengan begitu, meski terjadi dinamika TKD, pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” tegas Tito.

Rapat konsinyering ini digelar untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Kemendagri tahun 2026 secara komprehensif. Setiap unit kerja memaparkan capaian dan kebutuhan, sementara Mendagri memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. (mhn/bbs)