Batam, Berita Rakyat Sumatera – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan pengalihan alokasi transfer ke daerah (TKD) 2026 yang mencapai Rp693 triliun.

“Setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan daerah. Pertama adalah efisiensi belanja daerah,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

Ia menekankan agar kepala daerah mengawasi langsung penggunaan anggaran, terutama bagi wali kota dan bupati yang baru menjabat. Menurutnya, efisiensi bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tito mencontohkan langkah di Kementerian Dalam Negeri yang menolak usulan penyusunan regulasi tata kelola perbatasan oleh BNPP karena dinilai tidak efektif.

“Belanja pegawai tidak mungkin dikorupsi karena wajib dibayar. Namun, belanja operasional bisa disalahgunakan dengan mark-up. Itu yang harus dipantau,” ujarnya. Ia menambahkan, salah satu contoh daerah yang berhasil melakukan efisiensi adalah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat, lalu mengalihkannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi yang mengairi 8.000 hektare sawah.

Langkah kedua, lanjut Tito, adalah menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, misalnya dengan menghidupkan sektor swasta dan UMKM. Ia mencontohkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif saat pandemi COVID-19 meski tidak memiliki sumber daya alam unggulan. Menurutnya, hal itu dapat tercapai karena Sri Sultan Hamengkubuwono X fokus membangkitkan UMKM.

“UMKM adalah sektor riil yang tetap hidup, berbeda dengan saham yang bisa berpindah. Maka pemerintah daerah perlu berkomunikasi dengan UMKM untuk mengetahui kebutuhan mereka, memberi insentif, kemudahan perizinan, memperkenalkan KUR, hingga menyediakan lokasi usaha,” jelasnya. Tito juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat peran BUMD sebagai sumber pendapatan bagi APBD.

Langkah ketiga adalah memanfaatkan program-program pemerintah pusat senilai Rp1.376 triliun yang mencakup berbagai sektor, mulai dari koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, layanan kesehatan, sekolah rakyat, tambahan cadangan jalan, lumbung pangan, kampung nelayan, pembangunan jembatan, perumahan, hingga irigasi.

“Nah, semua program ini harus direbut oleh daerah,” tegas Tito. (mhn/bbs)