Wagub Lampung, Jihan Nurlela. (Photo: ist).
Bandarlampung, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat pada musim hujan Oktober 2025 hingga awal 2026.
“Kami memastikan Lampung benar-benar siap menghadapi musim hujan, bukan hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga pada aspek pencegahan dan mitigasi jangka panjang,” ujar Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Bandarlampung, Jumat (25/9).
Ia menuturkan, hingga September 2025, Lampung telah mencatat 119 kejadian banjir dan 41 tanah longsor, jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, langkah pencegahan harus segera diperkuat melalui manajemen air terpadu, pemanfaatan pompa mobile, pengaturan debit air bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga perbaikan sistem drainase dan infrastruktur pendukung.
“Penanganan banjir di Lampung harus dikawal serius dan terukur. Kita perlu memperkuat drainase, mengidentifikasi sungai penyebab banjir, melakukan inspeksi pintu air, optimalisasi waduk, hingga membangun sumur resapan di titik rawan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Lampung juga akan mengoptimalkan sistem peringatan dini BMKG, integrasi data melalui dashboard online, serta aplikasi Lampung-In untuk mendukung strategi terpadu menghadapi musim hujan.
“Kegiatan normalisasi saluran air tidak boleh menunggu banjir terjadi. Infrastruktur harus siap sebelum hujan dengan intensitas tinggi datang,” tegas Jihan.
Langkah jangka pendek yang disiapkan meliputi pembentukan posko, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Sementara untuk penanganan pascabencana, Pemprov menyiapkan logistik, layanan kesehatan, serta program rehabilitasi.
BPBD Lampung juga menyiapkan pompa air, sembako, dan peralatan kebersihan untuk wilayah terdampak, serta meminta pemerintah kabupaten/kota menyiapkan e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur agar pemulihan cepat mendapat dukungan pusat.
Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memastikan kesiapan layanan publik, termasuk ketersediaan obat-obatan, jalur evakuasi, serta pemantauan penyakit pascabanjir.
“Penanganan banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan strategi terpadu dari pencegahan hingga rehabilitasi, diharapkan risiko bencana dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat diminimalkan,” ujar Jihan. (mhn/bbs)