Mendagri, Tito Karnavian. (Photo: ist).
Banda Aceh, Berita Rakyat Sumatera — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Pendopo Wali Nanggroe, Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Tito Karnavian dianugerahi gelar adat “Petua Panglima Hukom Nanggroe” oleh Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya terhadap keamanan dan perdamaian Aceh.
Prosesi penyematan gelar dipimpin langsung oleh Teungku Malik Mahmud dan disaksikan oleh Wakil Gubernur, Sekda, unsur Forkopimda Aceh, serta sejumlah pejabat lainnya. Acara ditandai dengan penyematan medali, pemasangan selempang, dan prosesi peusijuek (tepung tawari) kepada Mendagri Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud menyebut penganugerahan tersebut merupakan momen bersejarah sebagai bentuk penghormatan tertinggi lembaga adat Aceh.
“Anugerah ini diberikan atas jasa dan dedikasi beliau dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat stabilitas di Aceh, serta pengabdian luar biasa dalam menjaga perdamaian Aceh,” ujar Malik Mahmud.
Sementara itu, Tito Karnavian menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas gelar adat yang diterimanya.
“Ini menjadi kenangan seumur hidup saya karena diberikan langsung oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh. Saya bangga menerima gelar ini dari lembaga adat yang sangat kredibel di Aceh,” kata Tito.
Ia mengenang kunjungan Wali Nanggroe dan rombongan ke Jakarta untuk menyampaikan rencana penganugerahan gelar kehormatan tersebut, serta menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Aceh, termasuk saat pelaksanaan Pilkada.
Dalam sambutannya, Tito juga menyinggung pentingnya peran adat dan budaya di tengah perkembangan dunia digital, serta mendorong penguatan lembaga adat dalam menjaga identitas masyarakat Aceh.
Di akhir acara, Tito menegaskan komitmennya untuk terus mendukung lembaga Wali Nanggroe sebagai benteng adat dan budaya Aceh, sekaligus mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan keberadaan lembaga tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. (mhn/bbs)