“Pak Wapres meminta kepada Pak Erick Thohir supaya mencari bisnis model seperti apa, supaya BWM nanti bisa besar. Salah satu gagasannya nanti supaya ada dana APBN-lah yang bisa dimasukkan ke situ,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keberadaan BWM –saat ini terdapat di 51 lokasi termasuk di Pesantren An Nawawi Tanara milik Ma’ruf– belum mendapat perhatian lebih dari bank-bank syariah sehingga pengembangannya belum optimal dalam memberikan pinjaman syariah ultra mikro bagi masyarakat di sekitar pesantren.

“Sehingga nanti BWM diharapkan bisa berkembang besar, tapi tentu saja dengan prinsip kehati-hatian. Jadi manajemennya harus ditinjau seperti apa, lalu pesantren seperti yang akan dikembangkan BWM-nya. Ini supaya berkembang dan tidak menjadi dana yang begitu diserahkan ke sebuah pesantren lantas hilang,” kata da.

Permintaan itu telah disampaikan langsung Ma’ruf kepada Thohir dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (23/11). Erick kemudian meminta Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM), Hery Gunardi, untuk membentuk tim khusus dalam mencari model bisnis baru untuk BWM itu.

“Akhirnya disimpulkan dalam rapat supaya direktur utama BSM diperintahkan Pak Erick Thohir untuk membentuk tim antara empat sampai lima orang, yang tentu saja nanti diketuai direktur utama BSM tentang bagaimana model bisnis dari BWM ini bisa beroperasi nanti,” kata Baidlowi.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi melalui telekonferensi, Senin (16/11), yang diikuti Thohir, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial, Juliari Batubara, dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Ma’ruf meminta agar model dan stuktur pertanggungjawaban bisnis BWM itu dapat berjalan mulai 2021.

Ia ingin BWM bisa dikembangkan dengan model bisnis yang tepat, sehingga layanan pembiayaan ultra mikro berbasis syariah bagi masyarakat semakin banyak.

Saat ini volume permodalan BWM masih sangat minim yakni tidak lebih dari Rp4 miliar, dengan model operasional yang dinilai belum memberi makna pemberdayaan ekonomi berarti bagi umat melalui Lembaga Amil Zakat-Dompet Sosial Madani. (rma/bbs)