Rakornas yang diikuti Gubernur Sumatera Selatan H Herman tersebut dilaksanakan secara virtual yang diikuti oleh Kepala Daerah se Indonesia dari Gubernur, Walikota dan Bupati serta Para Pimpinan BUMD seluruh Indonesia.

Melalui kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan bahwa BUMD – BUMD yang tidak sehat harus segera diambil tindakan, seperti pembenahan struktur organisasi menyesuaikan dengan peraturan dan hukum yang berlaku atau bahkan perlu dihentikan dan dibubarkan bagi BUMD yang terus merugi sehingga tidak berjalan lurus dengan tujuan dibentuknya BUMD dan hanya menjadi beban negara.

“959 BUMD di Indonesia yang memiliki total aset sebanyak 855 triliun, 60% nya tidak memiliki pengawasan intern. Maka Kami berependapat jika yang tidak jelas kontribusinya terhadap pendapatan daerah kenapa harus dipertahankan. Mending sedikit BUMDnya akan tetapi memiliki kontirbusi besar untuk pendapatan daerah”, tuturnya saat membuka kegiatan Rakornas tersebut.

Selain itu ia juga meminta agar Kepala Daerah baik Gubernur, Walikota maupun Bupati untuk dapat merekrut Para Direksi BUMD yang berasal dari kalangan profesional agar BUMD tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menambah pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi daerah.

Sementara itu Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir menjelaskan bahwa kegiatan rakornas yang dilakukan merupakan sebuah langkah upaya yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh BUMD dimasing – masing daerah.

Ia juga berharap agar Kepala Daerah dan pimpinan BUMD untuk dapat sesegera mungkin melakukan pembenahan agar BUMD dapat berjalan dengan baik dan tidak merugi.

Turut hadir Sekda Prov. Sumsel, Ir. S.A Supriyono, Inspektur Prov. Sumsel, Bambang Irawan SE., MM., Ak.,CA, Karo Humas dan Protokol, Rika Efianti, SE, MM. (ojn/ril)