oleh

Pemprov Sumsel Dukung Upaya Penertiban Menajemen Aset Daerah

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Hal ini diungkapkannya saat Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya memimpin rapat monitoring penanganan permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) dan tunggakan pajak/retribusi yang juga diikuti oleh kab/kota se-Sumsel secara virtual.

Mawardi mengapresiasi atas kesepakatan dan kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan KPK dan Kejati dalam rangka untuk  menyelesaikan masalah aset di daerah dalam berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel juga akan mendukung proses pendataan aset-aset yang bermasalah serta yang memiliki potensi masalah.

“Untuk teknisnya, Saya juga akan lakukan rapat lanjutan rapat khusus bersama OPD di pemprov Sumsel. Dan saya minta Bupati/Walikota se-Sumsel juga melakukan rapat dan diskusi khusus bersama OPD nya mengenai teknisnya, terutama terhadap aset-aset yang telah diserahkan ke kanwil kab/kota atau provinsi. Kemudian sampaikan surat supaya diadakan pendataan,” ujarnya.

Mawardi berkomitmen akan melakukan pendataan yang serius melalui agenda-agenda pendataan teknis termasuk pertanahan dan kendaraan yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel. Kemudian akan dilakukan inventarisasi untuk pendataan.

“Saya ingin dalam teknisnya, ada keterbukaan pendataan dari Prov maupun Kab/kota. Serta mendukung upaya untuk membenahi tertib aset milik daerah. Karena tertib aset memberikan dampak yang baik dalam perekonomian daerah. Bahkan menjadi peluang meningkatkan pendapatan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator wilayah II KPK RI,  Asep Rahmat Siwandha mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan tertib aset serta mendorong pemda melakukan perbaikan upaya manajemen asetnya. Menurutnya managemen aset dapat dilihat melalui aspek administrasi, inventarisasi, serta kepemilikan atau sertifikasi. (jek/rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *