Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar katakan Pagelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi terintegrasi KPK RI bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang sudah dijalankan, sejauh mana progres yang dilakukan, serta faktor apa saja yang bisa menghambat pelaksanaannya pada tingkat Provinsi/kabupaten/kota di Sumsel.

Hal tersebut diutarakannya pada saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 melaui video Conference yang diselenggarakan oleh KPK RI

“Kita wajib dan harus mendukung Tim KPK untuk melakukan evaluasi program rencana aksi KPK guna mendorong penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih transparan dan akuntabel” ujarnya

Nasrun menyebutkan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) Koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) yang terdiri dari sektor yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN dan dana desa. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.

Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah IV Asep Rahman melaporkan progres pencegahan KPK di Sumsel dengan
agenda diataranya capaian Sertifkasi Tanah Pemda & PT PLN (Persero), Penerbitan Aset, Penyerahan PSU, Pemanfaatan Aset Lapangan Golf Kenten,
Pemanfaatan Tanah Eks Berhersterrein,Optimalisasi PBB KB Perairan, Host to Host BPHTB dan Whistleblowing System.

Turut hadir Para Bupati/Walikota se – Sumsel, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II , Yudiawan Wibisono,Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II, Nana Mulyana dan para Kepala OPD Prov. Sumsel (icn/rel)