oleh

Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi

Palembang, BeritaRakyatSumatera – Penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) atau penguncian – atau pembatasan dengan ketentuan lain – kini marak untuk memutus rantai penyebaran virus korona.

Untuk saat ini ini dianggap satu-satunya cara efektif untuk mengatasi penyebaran covid-19. Tapi sampai berapa lama?

Jika aturan penguncian atau PSBB dilakukan terus-menerus, bukan tidak mungkin menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah krisis pangan.

Krisis pangan dalam pandemi telah diprediksi oleh FAO – organisasi pangan dunia. Kepala Bidang Ekonomi dan Asisten Direktur FAO Departemen Ekonomi dan Pembangunan Sosial Maximo Torero Cullen, yang dikutip situs online, memperingatkan bahwa penerapan karantina regional atau penguncian untuk memerangi virus korona dapat membuat krisis pangan dunia.

Itu sebabnya dia meminta setiap negara untuk tidak membatasi rute perdagangan. Selain memastikan pasokan domestik satu sama lain, bagi Cullen, penting bagi pemerintah untuk membangun kerja sama lintas negara untuk mengamankan pasokan.

Eksportir makanan seperti Vietnam sejauh ini berhasil mengatasi korona. Namun sayangnya, mereka menutup saluran ekspor.

Vietnam dengan Thailand dikenal sebagai pemain utama dalam ekspor beras dunia. Jika kebijakan Vietnam diikuti oleh negara-negara pengekspor makanan lainnya, pasokan lintas negara dan juga ke pasar dunia akan menurun.

Kondisi ini akan sangat menghantam negara-negara pengimpor pangan yang pada akhirnya akan memicu krisis pangan.

Ancaman krisis pangan kali ini berbeda dengan 2007-2008. Saat itu krisis pangan terjadi karena produksi pangan turun dan daya beli masyarakat rendah. Ada juga kegagalan produksi pangan ditambah dengan harapan akan berkurangnya pasokan.

Akhirnya, eksportir makanan dunia memilih untuk menutup ekspor dan memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri. Akibatnya, terjadi kepanikan dan harga pangan yang meroket.

Tetapi kondisinya saat ini berbeda. Produksi makanan, baik biji-bijian (gandum, jagung, kedelai, beras) dan buah-buahan, stabil. Tidak ada laporan tentang gagal panen. Krisis pangan potensial sebenarnya berasal dari guncangan pasokan logistik makanan.

Implikasi serius dari korona tidak hanya mengancam produksi hulu sebagai konsekuensi dari kebijakan jarak fisik atau karantina, tetapi juga mengganggu pemrosesan makanan padat karya, dan juga telah ‘memotong’ transportasi hilir internasional dan lalu lintas perdagangan.

Untuk negara-negara pengimpor makanan, seperti Arab Saudi mereka akan menerima ‘pukulan ganda’.

Pertama, tidak ada jaminan pasokan karena rantai pasokan terganggu. Kedua, harga makanan menjadi mahal karena depresiasi mata uang negara-negara pengimpor terhadap dolar AS.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia saat ini masih terdaftar sebagai negara impor pangan besar dengan nilai ekspor US $ 16,8 miliar pada tahun 2018.

Tapi jangan senang dulu. Itu tidak berarti bahwa Indonesia dapat terbebas dari ancaman krisis pangan.

Dalam Indeks Keamanan Pangan Global 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 di dunia dari 113 negara. Di Asia Tenggara, peringkat Indonesia hanya lebih baik daripada Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Indonesia menghadapi masalah serius dalam komponen Sumber Daya Alam dan Ketangguhan, serta ketahanan dan kualitas pangan.

Sebagai perbandingan, Italia, yang memiliki peringkat 23 dunia, tidak dapat dihindari dari penjarahan toko karena kondisi kelaparan di beberapa tempat ketika kebijakan penguncian dilakukan.

Indikator lainnya adalah Global Hunger Index 2019, Indonesia menempati urutan ke 70 dari 117 negara di dunia.

Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi 70, masih kalah dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar. Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, Laos dan Bangladesh. Ini karena jumlah pengerdilan, anak kurus, dan gizi buruk masih sangat tinggi.

Krisis pangan potensial diperkirakan akan memengaruhi wilayah yang paling rentan dan rentan pangan.

Diantaranya; sebagian besar wilayah di Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

Sehingga krisis pangan tidak terjadi. Harus ada prioritas untuk daerah rentan. Bagaimana? Ya, Anda bisa dengan memberikan bantuan makanan darurat, meningkatkan akses ke jaring pengaman sosial, dan intervensi gizi. Dan jangan lupa untuk meningkatkan ketersediaan produksi pangan dari petani kecil / keluarga.

Sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan Rp110 triliun dari Rp405 triliun untuk jaring pengaman sosial.

Nilai dan target Program Harapan Keluarga (PKH) diperluas, kartu makanan pokok, subsidi listrik, dan Kartu Kerja. Target PKH diperluas.

Tetapi semua langkah ini belum tentu cukup. Hingga saat ini belum ada stimulus sepeser pun untuk sektor pertanian. Padahal, ketika perang di Corona berlangsung dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, kecukupan makanan bergizi yang menjamin kekebalan tubuh tetap harus dijaga. Oleh karena itu, rantai pasokan tidak boleh diganggu ke tingkat yang lebih rendah sehingga kegiatan produksi berlanjut, dan kebutuhan makanan konsumen terpenuhi.

Di Cina misalnya. Ketika Corona pecah di Hubei, masalah yang tidak biasa muncul seperti masalah krisis pangan.

Seperti memperkenalkan konsep ‘keranjang sayur’ untuk interkoneksi petani dan pedagang melalui rantai dingin; kolaborasi antara provinsi, daerah otonom dan kota untuk membentuk platform jaminan pasokan; termasuk biji-bijian, minyak, sayuran, daging, telur, susu, dan produk air dalam kebutuhan sehari-hari selama pandemi.

Langkah-langkah yang tepat perlu diambil sebagai perisai jika krisis pangan benar-benar terjadi. (Jekki/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *