oleh

APD Minim, Proyek Fisik Rp25,790 Miliar Didesak Alihkan untuk Penanangan Covid-19

PRABUMULIH, Berita Rakyat Sumatera – Proses tender paket-paket proyek fisik (infrastruktur) di Kota Prabumulih dengan total Rp25,790 miliar dinilai kurang berpihak kepada rakyat yang tengah dilanda wabah Coronavirus Covid-19. Apalagi, Kota Prabumulih masih berstatus Zona Merah dan diusul naik level ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan kondisi kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) di rumah sakit-rumah sakit di Kota Nanas.

Sejumlah tokoh mendesak agar anggaran paket-paket proyek infrastruktur itu ditunda atau dialihkan terlebih dahulu untuk penanangan Covid-19 hingga wabah berakhir. Menurut Tokoh Wanita asal Kota Prabumulih, Selvi Tosima, paket-paket proyek untuk jalan yang dinilai belum terlalu urgent (sangat penting dan mendesak), seharusnya dialihkan dulu untuk penanangan Covid-19 di Kota Prabumulih. “Bila belum urgent proyek-proyek itu saya kira alihkan dulu ke penanganan Covid-19, atau minimal ditunda hingga masa masa Zona Merah selesai,” kata Selvi.

Sebab, kata Selvi, jumlah PDP dan ODP masih cenderung banyak dan acapkali bertambah. Bahkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kota Prabumulih sebanyak 153 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 15 orang orang, dan Positif Covid-19 berjumlah 12 orang. Jumlah itu mengalami penambahan signifikan dari data sebelumnya.

“Kita berharap Pemerintah Kota Prabumulih fokus dulu menyelesaikan wabah Covid-19. Apalagi wabah dan masa Zona Merah belum berakhir. Coba alihkan dulu anggaran proyek infrastruktur itu untuk membeli alat-alat APD dan penanganan Covid-19. Sebab kita khawatir bila pasien tiba-tiba banyak, tapi APD sedikit sekali atau bahkan kehabisan. Itu berbahaya dalam penanganan Covid-19. Ya, kita berharap hal itu tidak terjadi,” ujar Selvi.

Selain APD berupa pakaian dan masker, menurut Selvi, sejumlah rumah sakit juga kekurangan fasilitas ventilator. “Kita harap Pemerintah Kota Prabumulih juga memperhatikan fasilitas ventilator. Sebab ventilator itu sangat penting,” katanya. Fungsi ventilator itu adalah alat bantu pernafasan bagi pasien yang mengalami pernafasan.

Senada disampaikan Tokoh Pers Sumatera Selatan, Ocktaf Riadi. Dia berharap, Pemerintah Daerah ikut arahan Pemerintah Pusat agar memprioritaskan penanganan Covid-19. “Sudah ada instruksi Presiden, mestinya kita lebih prioritaskan penanganan Covid-19. Paket-paket proyek itu penting, tapi saat ini yang lebih penting menyelamatkan kesehatan rakyat,” kata Ketua Advokasi/Pembelaan Wartawan PWI Pusat itu.

Ocktaf berharap, Pemerintah Daerah memikirkan ketersediaan APD di setiap rumah sakit. “Seharusnya setiap rumah sakit standby APD dengan jumlah yang memadai. Sebab, APD itu sekali pakai tidak boleh hanya dicuci atau disterilkan dengan semprot disinfektan. Bila itu dilakukan akan berbahaya bagi tenaga medis dan pasien itu sendiri. Ayo, Pemerintah Daerah siapkan APD banyak-banyak, lebih baik kita siap sedia APD daripada kita kekurangan. Untuk sementara, alihkan dulu paket-paket proyek fisik infrastruktur bila wabah Covid-19 belum berlalu, Presiden saja mengalihkan banyak proyek infrastruktur, termasuk anggaran modal dasar ibukota baru sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19,” kata Ocktaf.

Diberitakan sebelumnya, proses tender paket-paket proyek infrastruktur sepertinya terus dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih walau wabah Coronavirus Covid-19 masih melanda daerah Zona Merah tersebut. Pantauan Berita Rakyat Sumatera, terungkap bahwa pelaksanaan proses tender paket-paket proyek infrastruktur ternyata tidak hanya terjadi di Kota Palembang. Namun, tercatat dengan sangat jelas dalam laman website resmi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Prabumulih, terungkap anggaran fantastis untuk 15 paket proyek tembus angka Rp25,790 miliar.

Ketika wabah Covid-19 masih berlangsung di wilayah Zona Merah ini, proses tender paket-paket proyek infrastruktur masih tancap gas. Setelah masa pendaftaran terakhir tanggal 30 April 2020 pukul 16.00 WIB, beberapa menit kemudian langsung dihapus dari LPSE Kota Prabumulih. Hingga tanggal 1 Mei 2020, data tersebut sudah tidak ditampilkan lagi. Pengunjung website LPSE pun tembus lebih dari 1 juta orang.

Terpisah, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumsel melalui Juru bicara (jubir) Yusri, mengatakan bahwa hari ini terkonfirmasi 6 positif Covid-19 di Sumsel. Untuk kasus konfirmasi sembuh mencapai 23 orang. Mereka ini terdiri dari 2 orang asal OKI, 16 asal Palembang, 2 orang asal OKU, 1 orang asal Pagaralam, 1 orang Prabumulih dan 1 orang luar kota. Dengan kasus meninggal 4 orang.

“Kasus ODP jumlah keseluruhan mencapai 3.930 orang, ODP selesai pemantauan 2.272 orang dan ODP masih dalam pantauan sebanyak 1.658 orang. Untuk PDP jumlah keseluruhannya mencapai 199 orang, PDP selesai pengawasan 114 orang, PDP dalam proses pengawasan 85 orang dan penambahan PDP sebanyak 5 orang,” kata Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, sampel laboratorium yang diperiksa sebanyak 830 sampel, terdiri dari OTG sebanyak 541 orang, PDP 225 orang dan ODP 64 orang. Dimana sampel positif berjumlah 150 orang dan sampel negatif 167 orang dan sampel masih dalam pemeriksaan 513 orang.

“Dengan bertambahnya ODP dan belum berakhirnya masa pandemi ini, walau sudah ada pasien sembuh, kalau tidak ada kepentingan mendesak tetap di rumah saja. Kalau pun harus keluar gunakan masker,” kata Yusri mengingatkan.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengatakan bahwa Pemkot Prabumulih bersama Forkompimda telah sepakat mengusulkan PSBB di Kota Prabumulih. Keputusan itu mengingat jumlah ODP dan PDP masih acapkali bertambah. Bahkan status Zona Merah belum dicabut, malah sudah diusulkan kenaikan level PSBB kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Sumatera Selatan. “Sudah kami antarkan suratnya ke Provinsi,” kata Walikota, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, dr. Happy Tedjo dikonfirmasi Berita Rakyat Sumatera. (asm/ras/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *