Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Dalam rangka mewujudkan target perlindungan Jaminan Kesehataan Nasional (JKN) minimal 98 persen pada tahun 2024 dan sesuai peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaunching Universal Health Coverage (UHC) dengan program Sumsel Berkat “Berobat Pakai KTP”. Bertempat di Pelataran Griya Agung, Rabu (13/9) Pagi.

Peluncuran UHC dengan Program Sumsel Berkat ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, Deputi Direksi Wilayah III Yudi Bastia, Deputi Direksi Bidang Komsi Irfan Humaidi, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel Sarjono Turin, S.H., M.H, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Alfarenzi Panggarbesi, H. Juanda Hanafiah,S.H.,M.M, Bupati OKU Timur, Bupati Musi Rawas, Wakil Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati OKI, Sekda Kota Palembang, Sekda OKU Selatan, Sekda Musi Banyuasin, Sekda Kota Pagaralam.

Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengatakan, UHC Program Sumsel Berkat merupakan langkah untuk menyamaratakan semua layanan kesehatan, tidak membedakan jarak tempuh dan ranking sosial masyarakat. kesehatan adalah hak seluruh masyarakat jadi tidak boleh di politisasi.

Herman Deru menegaskan, dari 17 kabupaten/kota, 11 kabupaten/kota sudah mencapai UHC, dan ada 6 kabupaten/kota lagi yang tentu juga harus menyamakan layanannya, karena Pemprov Sumsel sudah membingkai ini dalam Program Sumsel Berkat, oleh sebab itu dana talangannya untuk pelayanan masyarakat yang harus dibuatkan bpjs melalui ktp saat dia sakit itu adalah tanggungjawab pemprov Sumsel.

Sementara pengaktifan atau aktivasi BPJS yang selama ini menjadi keluhan hampir setiap hari, Herman Deru menegaskan, ini otomats ketika masyarakat melalui keluarganya atau aplikasi maupun langsung, melalui dinas kesehatan atau langsung ke bpjs atau faskes yang mengurus kartu bpjs, ini juga aktif secara langsung, ini juga sudah jadi kesepakatan bpjs dan pemprov Sumsel serta kab/kota lainnya.

Dirut BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti mengapresiasi Provinsi Sumatera Selatan penduduknya yang telah terjamin program JKN mencapai jumlah 8.396.170 jiwa atau setara dengan 95,90%. Ini menjadi contoh Pemerintah daerah yang memiliki komitmen hak dasar masyarakat bisa dipenuhi.

Kemudian, Per 1 September 2023 secara nasional penduduk Indonesia yang telah terjamin program JKN mencapai jumlah 262.865.343 jiwa atau 94,64%. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan, penduduk yang telah terjamin program JKN mencapai jumlah 8.396.170 jiwa atau 95,90%. Dengan kata lain, Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Dalam upaya mencapai UHC tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan 305.248 jiwa penduduk sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi.

Dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Pernyataan Peran Serta Bupati/ Walikota dari 11 kabupaten/kota terhadap Program Sumsel Berkat (Berobat pakai KTP) serta Pemberian Penghargaan kepada Gubemur Sumatera Selatan atas komitmennya mencapai UHC tahun 2023. (ojn/ril)