Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam rangka mendengarkan aspirasi Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kendala ataupun masukan dalam menghadapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menanggapi Hal tersebut, HD mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota telah menyusun tentang informasi – informasi yang akan disampaikan terkait dengan akuntabilitas keuangan daerah.

HD juga menjelaskan bahwa ditahun 2020, sejak bulan maret semua pihak baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat tentang recofusing dan realokasi dana.

“Hal ini disebabkan karena terlalu dinamisnya aturan – aturan yang diterbitkan, baik dari kementerian maupun dari lembaga – lembaga dipusat. Apalagi dibulan maret tersebut APBD tahun berjalannya sudah berjalan”, ungkap HD.

Mengakhiri sambutannya HD menyampaikan bahwa untuk laporan unaudit sebagian besar sudah diserahkan ke BPK dan ada juga beberapa daerah kab/kota yang telah selesai LHP nya.

Sementari itu Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya, SE mengatakan bahwa kunjungan kerja  di Sumsel merupakan sebagai bentuk untuk menampung keluh kesah yang dihadapi pemerintah daerah yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat agar permasalahan – permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya.

Ia juga menyampaikan bahwa anggaran DAK tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp. 173 triliun ditahun 2017 menjadi Rp. 202 triliun ditahun 2020.

Turut hadir Para Bupati / Walikota Se – Sumsel, Para Inspektur Kab/Kota Se – Sumsel, Para Kepala OPD Prov. Sumsel. (ojn/ril)