oleh

Jeritan ASN Di Masa Pademi Covid-19

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Pademi Covid-19 Meluluh lantakan Perekonomian dunia, Tak terkecuali Indonesia. Banyak Proyek Strategis Pemerintah yang di alihkan untuk menangani Virus SARS-CoV-2. Namun sampai saat ini Virus itu masih terus bekembang menulari dari satu manusia ke manusia lainya.

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Terkait Pademi Covid-19, beberapa bulan lalu  Menetapkan bahwa Pademi ini adalah merupakan Bencana Nasional Non Alam. Dan oleh karna nya banyak kebijakan strategis yang di buat untuk menyelamatkan Rakyat yang di pimpinya.

PresidenJoko Widodo tidak hanya berpikir tentang menekan dan menghilangkan Virus SARS-CoV-2 dari bumi Indonesia, yang menginfeksi Rakyat nya, Tetapi  Ia  juga memikirkan Nasib semua Rakyat yang Terdampak Covid-19, Hal ini Terbukti dengan Banyaknya Bantuan yang Di Gelontorkan Ke Rakyat.

Salah satu Kebijakan nya yang di sambut oleh masyarakat adalah Ketika Presiden bicara bahwa terkait Hutang Bank, kredit Kendaraan, untuk di beri kelongaran, alias tidak di tagih dulu, bahkan untuk bank dengan pinjaman tertentu untuk tidak di kenakan Bungga dulu.

Namun sayang nya di negara Demokrasi ini, Ucapan Presiden Joko Widodo tidak serta merta menjadi Titah Hukum, sehingga ketika para pembantu nya, menteri terkait tidak merespon, maka ucapan hanya mainan orang orang di luar gelanggang pemerintahan.

Pemikiran Presiden layak untuk di Acungi Jempol, terbukti banyak rakyat sengsara akibat dampak Covid-19 termasuk Juga para Aparatur Sipil Negara, berikut Ulasan kisah Sengsaranya.

Covid-19 Semua merasakan dampak nya, termasuk juga Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga kini, Tak banyak yang mengupas nya, karna memang tak banyak yang mau bicara di media.

Berita Rakyat Sumatera beberapa waktu lalu di hubungi oleh salah seorang ASN berinisial S dia menceritakan keada-an miris yang di hadapi nya.

“Sebenarnya saya malu menyampaikan ini kepada bapak, namun mau tidak mau karna kondisi dan keadaan. saya harus bercerita dengan harapan jika masuk di media mungkin ada toleransi atau pemecahan masalah dari pemerintah pusat.” kata S, ASN yang mewanti wanti agar namanya tidak di masukan di media.

“Gaji saya saat ini sudah tinggal sedikit sekali, karna beberapa tahun lalu saya melakukan pinjaman di bank  untuk membeli tanah satu kapling dan membangun rumah, memang sebelum ada Covid Pinjaman bank itu tidak menjadi masalah, tapi setelah pademi Covid ini semua menjadi kacau balau” Ujar S.

“Tadinya saya bisa mendapat tambahan dari perjalanan dinas, atau pun mendapat tambahan dari honor kegiatan, namun saat ini semua nya sudah tidak ada lagi. Sementara saya mempunyai istri dan dua orang anak.” kata S menceritakan lebih lanjut.

“Istri saya sebelumnya juga bekerja di swasta, namun karena Covid ini terpaksa di rumah kan dulu oleh perusaha-an nya. Jadi saat ini penghasilan benar benar bertumpu pada saya sendiri.”

“Di tengah Pademi Covid-19 ini saya berharap pemerintah pusat, mengeluarkan kebijakan agar pihak bank jangan dulu memotong gaji saya dan teman teman ASN lain yang meminjam di bank, Karna Gaji tersebut untuk di pergunakan membeli kebutuhan hidup.”

“Sisa dari  potongan  pinjaman bank, saya pergunakan untuk membayar listrik, Pam dan membeli bensin untuk perjalanan kekantor.” ujarnya.

“saya sudah berusaha mengatur sedemikian rupa keuangan untuk hidup Perbulan, namun ternyata tidak cukup, dan akhirnya saya terpaksa menumpuk hutang di luar.” Ucap S, menerangkan.

“Sebenarnya Persoalan ini bukan hanya menimpa diri saya sendiri, banyak juga teman yang lain, mengalami nasib yang serupa, Kecuali kalau mereka tidak pada posisi gaji nya tergadai di bank.” Ujar S menutup pembicara-an.

Sementara itu beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Dirinya pun sudah menerbitkan surat edaran untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, merealokasi anggaran yang dianggap kurang penting dialihkan untuk menangani virus corona.

Menurut Sri Mulyani relokasi anggaran masing-masing instansi ini bisa dilakukan lewat pengalihan anggaran dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penanganan virus corona. Apalagi hal tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Kemenkeu No.6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020.

Sri Mulyani juga mengatakan Kementerian/ lembaga juga pemerintah daerah untuk tidak melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, meeting, dan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu untuk direalokasi untuk hal-hal yang sangat penting.

“Dari sisi pemerintah pusat, anggaran pada belanja barang di mana perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri ditangguhkan, serta ada instruksi kerja dari rumah, event atau work shop yang dibatalkan, semua direalokasi untuk tangani Covid. Kemudia belanja yang bukan prioritas terutama untuk belanja modal yang bisa multiyears dan belum tender mungkin untuk realokasi.” kata Srimulyani.

Lanjut Sri Mulyani, pemerintah daerah juga tidak bisa beralasan penanganan virus corona tidak bisa dilakukan. Karena penyaluran ke daerah dengan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana insentif daerah akan betul-betul digunakan supaya dapat menanggulangi virus ini.

Dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Di mana sebelumnya sudah keluarkan Permendagri Nomor 20/2020 untuk percepatan dan revisi alokasi APBD yang anggarannya akan diprioritaskan untuk virus corona.

“Jadi Pemda tidak bisa bilang tidak ada, Pemda harus menyusun Rencana kerja yang akan dilakukan dalam upaya pencegahan penangan covid. Kami sudah keluarkan PMK 6 DAK Fisik kesehatan dana pnecegahn covid.” Ujar Srimulyani selaku Menteri Keuangan. (edd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *