Jakarta, BeritaRakyatSumatera – Pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten dan kota diminta untuk tidak mengalihkan dana pilkada serentak untuk kegiatan lain. Meski pelaksanaan pilkada serentak 2020 sudah dinyatakan diundur. Untuk wilayah Sumsel diundur hingga akhir tahun.

Permintaan itu disampaikan melalui Surat Edaran bernomor 270/2931/SJ berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian.

“Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota pada APBD TA 2020 tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lain,” demikian bunyi salah satu poin surat edaran yang dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu (25/4).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar membenarkan perihal Surat Edaran Kemendagri untuk pemda yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020. “(Surat Edaran) Betul,” kata Bahtiar singkat saat dikonfirmasi.

Terkait pendanaan hibah untuk kegiatan Pilkada Serentak 2020, meski ditunda namun harus tetap dianggarkan dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pemprov juga tidak dianjurkan melakukan pencairan dana sesuai tahapan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dalam surat edaran itu disebutkan jika sebelumnya pencairan telah dilakukan berpedoman pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengamanan serta kegiatan yang berkaitan dengan pilkada, maka pencairan berikutnya tidak boleh dilakukan hingga tahapan pilkada kembali resmi digelar. (ras/bbs)