Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Diketahui dari Catatan Badan Pusat Stastik (BPS) maret 2020 angka kemiskinan penduduk Indonesia sebanyak 26,42 juta, Dan tentunya jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya 24,79 juta orang secara Nasional.

Peningkatan jumlah Penduduk miskin terjadi karna pengaruh menurunnya pendapatan masyarakat sejak Pademi Virus Corona masuk ke Indonesia Maret 2020 hal ini diterangkan oleh Suharyanto kepala BPS dalam Konfrensi Pers baru baru ini.

Hampir Semua Wilayah Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan angka kemiskinan, Untuk saat ini angka kemiskinan yang paling tinggi adalah DKI Jakarta dan untuk daerah yang penurunan angka kemiskinan nya terendah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan kondisi angka kemiskinan yang meningkat tajam di Indonesia, yang di akibatkan Pademi Covid-19 Presiden Jokowi membuat sebuah kebijakan Tanggap, Cepat dan Tepat.

Saat ini sebuah Rancangan Undang-Undang yang di namai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sedang di Godok oleh Pemerintah dan DPR-RI yaitu sebuah Undang-undang yang bertujuan Penciptaan lapangan kerja, peningkatan Investasi, Peningkatan Produktivitas.

Selain Kemudahan Berusaha, Peningkatan ekosistem Investasi, Peningkatan perlindungan dan kesejateraan Pekerja, Memberi kemudahan Dan Perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian, Tentunya juga Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional akan berjalan berkesinambungan sehingga terjadi pemerataan Pembangunan di seluruh Negeri Pertiwi ini.

Tentunya apa yang menjadi keinginan Presiden Jokowi yang bertujuan mengangkat Perekonomian Rakyat Indonesia agar sejaterah di sambut baik oleh Politisi di DPR-RI, Diantara nya Politisi dari Partai Nasdem Willy Aditya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menjadi kebutuhan Indonesia dalam mengantisipasi dinamika global.

Demi menarik investasi, membuka lapangan kerja dan terwujudnya kesejahteraan rakyat menjadi tujuan dari RUU Cipta Kerja.

Di terangkan Willy, “RUU Cipta Kerja yang kita bahas di DPR ini untuk rakyat Indonesia seutuhnya.”

Willy menambahkan, RUU Cipta Kerja sebagai terobosan baru di bidang hukum, dapat menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah penurunan ekonomi global.

“Kesempatan strategis dan peluang pembangunan yang bisa diambil Indonesia harus dapat dimanfaatkan maksimal.” Ujarnya.

Politisi Nasdem ini menyinggung unjuk rasa menetang RUU Cipta Kerja yang dilakukan buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Anggota komisi I DPR ini pun mengatakan, bahwa kritik terhadap RUU Cipta Kerja merupakan catatan positif dalam proses pembuatan kebijakan.

“Siapapun yang punya saran ataupun kritik serta catatan atas RUU Cipta Kerja silakan saja datang berikan secara tertulis kepada DPR. Sama-sama kita bangun negeri ini,” ucapnya.

“Saya sebagai Anggota DPR-RI dari Partai NasDem tidak akan bergeming apalagi untuk mundur memperjuangkan UU Cipta Kerja, karna ketika ini membawa kebaikan dan bertujuan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia adalah Wajib bagi saya utusan Fraksi NasDem untuk totalitas bekerja memberikan sumbang saran dan bersuara mengawal Rancangan Undan-Undang Cipta Kerja tersebut.” Ujar willy kepada berita rakyat sumatera. (edd/bbs)