oleh

DPRD Sumsel Dorong Percepatan Pemulangan PMI Asal Sumsel Sebelum Idulfitri

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, David Hardianto Aljufri, menyoroti polemik pemulangan 15 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumsel yang saat ini masih berada di Kamboja. Para pekerja tersebut diketahui berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur resmi, sehingga proses pemulangannya memerlukan koordinasi lintas instansi.

David mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD Sumsel, keberangkatan para PMI dilakukan secara ilegal. Oleh karena itu, penanganannya harus melibatkan aparat penegak hukum serta perwakilan diplomatik Indonesia di Kamboja.

“Informasi yang kami terima menunjukkan mereka berangkat secara ilegal. Karena itu, proses penanganannya harus melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan kedutaan besar,” ujar David, Rabu (11/3/2026).

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah awal guna membantu proses pemulangan. Upaya tersebut dilakukan atas arahan langsung Gubernur Sumsel dengan menjalin komunikasi intensif bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak kedutaan besar di sana. Saat ini tinggal membahas langkah teknis agar proses pemulangan dapat segera direalisasikan,” katanya.

David menegaskan, DPRD Sumsel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan perkembangan penanganan kasus tersebut. Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan pemulangan agar para PMI dapat segera kembali ke tanah air.

Ia berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga para pekerja migran asal Sumatera Selatan itu dapat kembali ke Palembang sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Harapan kami tentu ada perkembangan positif. Jika memungkinkan, sebelum Lebaran mereka sudah bisa kembali ke Palembang,” tegasnya.

Selain itu, DPRD Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. (mhn/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *