“Hal terpenting dalam rumusan policy ini yakni harus bisa diaplikasikan dan tanggung jawab saya untuk mengaplikasikan itu secara konsisten,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menteri PUPR mengatakan dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari empat tahapan atau klaster yakni dimulai dari perencanaan, procurement atau pengadaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.

Pada tahap perencanaan sudah harus dipikirkan mengenai operasi dan maintenance. Di samping itu cluster ini juga dicocokkan dengan pelayanan birokrasi, pelayanan masyarakat dengan digitalisasi, menggairahkan ekonomi lokal dan peningkatan inovasi kandungan produk lokal.

Sedangkan di tahap procurement, Menteri Basuki berharap agar policy yang diusulkan dapat membantu mengawasi agar lebih efektif dan tidak terjadi kecurangan.

“Kepolisian selalu menjadi partner kami dalam rangka pengawasan, khususnya tahap procurement,” ujar Menteri PUPR.

Setiap tahunnya Kementerian PUPR rata-rata melaksanakan 10.000 pengadaan barang dan jasa, tidak mungkin hanya Inspektorat Jenderal yang mengawasi. Dengan demikian harus dibuat rumusan kebijakan untuk mengawasinya.

Selain itu Menteri PUPR juga menambahkan mengenai salah satu inovasi kandungan produk lokal adalah pengolahan karet dan plastik untuk campuran aspal serta teknologi aspal Buton (Asbuton).

Menurut Basuki, hal ini harus dilakukan karena pada beberapa tahun terakhir harga karet menurun sehingga harus diserap untuk inovasi aspal. (rma/bbs)