Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, meminta penjelasan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait rencana penerapan beras satu harga yang tengah dibahas pemerintah. Pertanyaan itu disampaikan Titiek dalam rapat kerja Komisi IV dengan Mentan di DPR, Kamis (21/8/2025).

Kebijakan beras satu harga muncul setelah pemerintah menghapus ketentuan dua kualitas beras—premium dan medium—yang sebelumnya memiliki harga berbeda.

“Pak Menteri, soal harga beras yang mau disatukan antara premium dan medium itu bagaimana? Banyak orang menanyakan rencana tersebut,” tanya Titiek.

Menjawab hal itu, Amran menjelaskan bahwa wacana tersebut memang sudah dibicarakan di rapat koordinasi terbatas (rakortas), namun keputusan final belum diambil.

Menurut Amran, anggaran subsidi pangan yang mencapai Rp150 triliun menjadi salah satu pertimbangan. “Kalau dibagi sesuai data BPS sekitar 40–48 persen, maka sekitar Rp60 triliun digunakan negara untuk beras. Karena itulah ada intervensi melalui HET (Harga Eceran Tertinggi) dan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Intinya, konsumen harus tetap bisa menikmati harga wajar, tapi kesejahteraan petani juga tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Titiek mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia khawatir jika kebijakan itu dipaksakan tanpa kajian matang, justru akan merugikan masyarakat dan berujung pada pencabutan aturan di kemudian hari.

“Jangan terburu-buru. Kalau nanti diterapkan satu harga ternyata tidak cocok, Pak Presiden bisa terpaksa mencabut lagi. Jadi sebaiknya benar-benar dipertimbangkan matang sebelum diumumkan,” ujar putri Presiden ke-2 RI, Soeharto. (mhn/bbs)