Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan telah mempelajari tuntutan rakyat 17+8 yang muncul dari gelombang demonstrasi sejak akhir Agustus hingga awal September.

Menurut Prabowo, sebagian tuntutan dinilai masuk akal dan dapat dibicarakan, sementara sebagian lainnya perlu dibahas lebih lanjut melalui perundingan. Ia secara khusus menanggapi usulan pembentukan tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang meninggal setelah dilindas kendaraan taktis polisi.

“Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Itu bisa dibicarakan, dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” ujar Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (7/9).

Terkait desakan penarikan militer dari pengamanan sipil, Prabowo menilai hal tersebut debatable. Ia menegaskan TNI memiliki tugas konstitusional menjaga masyarakat dari ancaman, termasuk terorisme maupun aksi anarkis.

“Terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman bagi rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada saya,” tegasnya.

Prabowo juga memastikan aparat penegak hukum harus bertindak proporsional. Menurutnya, petugas yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi etik maupun hukum. “Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Kita sudah buktikan, ada yang ditindak, diinvestigasi, bahkan ada yang diberhentikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau agar demonstrasi dilakukan secara damai tanpa tindakan anarkis. Prabowo menyinggung insiden kebakaran Gedung DPRD di Makassar yang menewaskan empat aparatur sipil negara (ASN).

“Gerakan bakar-bakar ini sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat ASN di Makassar yang meninggal akibat kebakaran,” tuturnya. (mhn/bbs)