Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menyoroti lemahnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang nasional, menyusul pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang mengaku tak bisa mengakses kawasan industri tambang di Morowali.

Dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025), Haidar menilai sistem hukum saat ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mengabaikan peran daerah dalam pengelolaan kekayaan alam. Ia menyebut kepala daerah justru tidak memiliki kuasa terhadap wilayahnya sendiri, sementara dampak sosial dan lingkungan ditanggung masyarakat lokal.

Haidar mengusulkan revisi menyeluruh terhadap UU Minerba dan UU Cipta Kerja serta enam langkah konkret agar pengelolaan tambang kembali selaras dengan konstitusi dan berpihak pada daerah penghasil.

“Jika UUD 1945 dijalankan secara utuh, gubernur akan menjadi penjaga kedaulatan ekonomi daerah, bukan sekadar simbol politik,” tegas Haidar. (mhn/bbs)