Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Konflik tapal batas antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Musi Rawas Utara (Muratara) belum menemui titik terang sejak 2018. DPRD Sumsel mendesak Pemprov segera menuntaskan persoalan agar tak menimbulkan konflik horizontal.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menegaskan pentingnya penyelesaian yang adil dan berdasarkan dokumen resmi. “Harus merujuk aturan dan jangan dibiarkan berlarut,” katanya, Minggu (3/8).

Pemprov Sumsel melalui Kabag Wilayah Administrasi Perbatasan, Medril Firoza, menyebut telaah terbaru segera disampaikan ke Gubernur usai rapat koordinasi terakhir bersama Kemenkopolhukam. Medril menekankan bahwa keterlibatan Kemendagri krusial karena batas wilayah diatur dalam Permendagri No. 50 dan 76 Tahun 2014.

Medril juga menambahkan bahwa proses mediasi telah melibatkan tim teknis dari kedua daerah. Namun hingga kini, belum ada kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara bersama.

“Kesepakatan bersama inilah yang jadi dasar untuk menetapkan titik koordinat yang sah,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat di wilayah perbatasan disebut mulai menunjukkan kekhawatiran akibat ketidakjelasan status wilayah. Beberapa laporan menyebutkan tumpang tindih pelayanan publik dan perbedaan data kependudukan yang bisa berdampak pada distribusi anggaran dan pembangunan. (mhn/bbs)