Tanjungpinang, Berita Rakyat Sumatera — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) akan melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai pada tahun anggaran 2026. Langkah tersebut diambil menyusul adanya pemotongan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menjelaskan bahwa nilai TKD untuk Pemprov Kepri pada tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun, dari sebelumnya lebih tinggi pada tahun 2025. Penurunan ini, katanya, akan berdampak pada sejumlah kegiatan daerah, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Belanja pegawai masih dalam pembahasan, termasuk belanja rutin lainnya,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang, Kamis (30/10).

Ia menegaskan, penyesuaian anggaran dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan secara seimbang. “Nantinya kita akan menentukan program-program prioritas dan menyesuaikannya dengan kemampuan pendapatan daerah,” tambahnya.

Selain melakukan efisiensi belanja, Pemprov Kepri juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Untuk pinjaman daerah, saat ini masih menunggu persetujuan DPRD. Namun yang jelas, kita terus berupaya meningkatkan PAD,” pungkas Nyanyang.

Sebagai informasi, pemangkasan TKD tahun 2026 yang turun menjadi Rp1,467 triliun menyebabkan total APBD Kepri 2026 menurun dari rancangan semula sebesar Rp3,967 triliun menjadi Rp3,471 triliun. (mhn/bbs)