“Pemprov Sumsel bertugas mengayomi semua profesi yang ada, termasuk nelayan secara umum. Karena nelayan terdiri atas nelayan tangkap, nelayan budidaya, dan pengusaha nelayan,” ujarnya.

Selain itu, HNSI juga diminta HD untuk memperhatikan proses distribusi hasil nelayan. Misalnya, HNSI dapat menjadi jembatan penghubung untuk menyuplai BBM di wilayah perairan sehingga para nelayan tidak kesusahan.

Ketua Umum DPP HNSI, Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. H Yusuf Soliehien M, MBA, Ph. D., katakan HNSI merupakan mitra strategi pemerintah pusat, provinsi, kab/kota hingga ke desa untuk mensejahterakan nelayan.

Ia harapkan DPD HNSI Sumsel mampu membantu para nelayan dalam meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraannya. Pemerintah juga diharapkan memberikan literasi tentang pendidikan, KUR, permodalan, untuk nelayan agar berpikiran lebih maju.

Sementara itu, Ketua DPD HNSI Sumsel, Ponco Darmono, SE, katakan HNSI menjadi wadah para nelayan untuk menyampaikan aspirasinya yang akan diteruskan ke pemerintah agar dapat dibuatkan kebijakan yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. HNSI Sumsel memiliki 6 DPC HNSI yaitu, Palembang, MUBA,OKI, OI, Banyuasin, dan OKU Timur.

Turut hadir Asisten III Bidang Administrasi & Umum, H. Darma Budhy, SH.,ST.,MT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel, Widada Sukrisna. (jek/ril)