Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Kebijakan pusat yang akan menghapus tenaga honorer dan digantikan dengan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK ditanggapi Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati.

“Nantinya saya juga akan meminta kepada Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah  bagaimana menginventarisasi karena tidak semua honor  itu tidak berkerja , jadi menginventarisasi memang honor yang berkerja bener, karena ada honor yang suma finger print, nongol aja tidak , itu ada,” kata Anita, Minggu (6/2).

Untuk seluruh OPD lingkup Pemprov Sumsel, menurut politisi Partai Golkar ini, dia berharap di evaluasi termasuk di OPD DPRD Sumsel.

“Saya sudah minta sekwan selaku kepala sekretariat DPRD Sumsel, mana yang aktif dan mana yang tidak, karena yang aktif harus kita pertahankan, tetapi kalau yang tidak, kalau bisa digantikan , karena diluar sana banyak lho yang mau jadi tenaga honor itu,” katanya.

Sehingga menurutnya kebijakan pemerintah pusat jangan memerintahkan honor distop tapi harus ada  solusi, bagaimana honor-honor itu memang membuat peluang menjadi PPPK tapi PPPK tidak mudah untuk dimasuki.

“ Harus punya solusi bagaimana kita masih bisa memperkerjakan tapi tidak menyalahi aturan,” katanya.

Apalagi selain masalah anggaran PPPK  juga merekrut tenaga PPPK sangat ketat.

“ Kalau tidak salah PPPK yang diterima pertama guru sedangkan tenaga diluar guru juga banyak, intinya saya sebagai Ketua DPRD akan berbicara dengan gubernur, bagaimana solusi untuk pegawai honor yang ada di Sumatera Selatan ,”katanya.

Dia mencontohkan tenaga honor DPRD Sumsel yang jumlahnya banyak dan bermanfaat.

“Seperti staf saya ini banyak yang honor, tetapi dia berkerja  dari pagi sampai sore dimana saya pergi dia selalu ada , “ katanya. (mhn/bbs/ril)