Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati mengkitisi soal kereta double track di Sumsel.
Politisi Partai Golkar ini berharap Double Track bisa sampai ke Lahat namun karena angkutan batubara dengan adanya Perda tidak boleh melalui jalan umum karena doble track yang di miliki khususnya PT KAI hanya berkerjasama dengan PT BA sehingga perusahaan lain belum bisa masuk juga .
“Itu menjadi sorotan kami bagaimana perusahaan yang lain diluar PT BA bisa memakai double track,” katanya saat melakukan Reses anggota DPRD Sumsel tahap II tahun 2022 Dapil 1 Kota Palembang, Selasa (12/7) di kantor Divisi Regional (Divre) III Palembang PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dari Partai Golkar, dengan anggota lainya Prima Salam dari Gerindra, H Kartak SAS dari PKB, Mgs Syaiful Padli dari PKS, Dedi Siprianto dari PDI Perjuangan dan H Chairul S Matdiah dari Partai Demokrat.
Hadir Deputy Kepala Divisi Regional III Palembang Januri dan jajaran, Head Of LRT Sumsel , Sigit Winarto.
Selain itu dia mengaku prihatin lantaran batubara yang dimiliki Sumsel bukan larinya ke Sumsel tapi ke Tarahan, Lampung untuk di bawa keluar.
“Semoga saja pelabuhan Tanjung Carat segera terealisasi yang pada waktu itu kita sudah senang bahwa pelabuhan Tanjung Carat sudah setujui oleh Presiden namun tahun 2021 atau tahun 2022 ada perubahan kebijakan presiden bahwa pelabuhan Tanjung Carat bisa diteruskan pembangunannya tetapi tidak memakai APBN namun menunggu investor yang membangun pelabuhan Tanjung Carat,” katanya.
Pihaknya juga mengharapkan apabila pelabuhan Tanjung Carat sudah terealisasi, PT KAI bisa melakukan investasi double track sampai Tanjung Carat sehingga semua moda transportasi bisa terakomodir , efisien dan bisa dinikmati oleh perusahaan dan masyarakat Sumsel.
Mengenai kereta babaranjang yang melintasi persimpangan selalu membuat macet.
“Kita mengusulkan bagaimana Menteri Perhubungan mengalokasikan jembatan Fly Over agar masyarakat tidak terganggu dan PT KAI bisa berjalan lancar, saya mendengar baru di beberapa titik di daerah lintasan kereta api khususnya yang menuju kota Lahat yang sudah terbangun, karena selain untuk kemacetan juga keamanan, beberapa kali kita lihat adanya kecelakaan di perlintasan kereta api,” katanya.
Selain itu mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel mengakui tertatihnya Kementrian Perhubungan dalam mengoperasionalkan LRT.
“Dari awal operasional LRT itu mendapatkan subsidi full dari Kementrian Perhubungan, bahkan tahun 2019 atau 2020 kementrian akan menghentikan subsidi LRT namun kalau ini dihentikan ini akan mengakibatkan tidak beroperasinya LRT di Sumsel, karena sebetulnya animo masyarakat dari bandara ke Jakabaring memang besar namun tidak diikuti dari stasiun LRT lain ,” katanya.
Dan di tahun 2022 dilaunching oleh Menteri Perhubungan (Menhub) mahasiswa dan pelajar untuk bisa menikmati LRT dengan harga yang sangat murah.
“Soal protokol kesehatan kita sudah semua lini karena sudah dua tahun ini sudah hapal dan perkembangan kita ikuti tapi sosialisasi untuk peningkatan masyarakat menikmati LRT,” katanya.
Dan PT KAI di tunjuk sebagai penanggungjawab LRT karena LRT belum diserahkan ke Provinsi Sumsel sehingga pihaknya kesulitan mengalokasikan subsidi APBD terutama nomenklaturnya.
“Untuk Komisi V DPRD Sumsel menginformasikan kepada Kadiknas untuk bagaimana ada kunjungan ke tempat-tempat seperti museum melalui LRT sehingga ada sinergitas antara Pemprov Sumsel dengan PT KAI, “ katanya.
Sedangkan anggota DPRD Sumsel lainnya, Kartak Sas berharap pihak PT KAI bisa memperhatikan Sumsel yang banyak memberikan kontribusi dana bagi PT KAI dengan meningkatkan CSR untuk Synse dan jangan menyamarakan CSR yang ada.
Selain itu dia meminta agar perumahan PT KAI yang kumuh di Kertapati agar diperhatikan agar tidak kumuh.
Kepala Divisi Regional III Palembang Januri kedepan untuk terminal Batubara di Kramasan sedangkan pelabuhan Tarahan, Lampung terakhir tidak ada pengembangan dari PT BA.
“Selain itu pihaknya sudah menutup pintu perlintasan kereta api yang tidak terjaga ada lima titik , contoh terakhir di Cambai, Prabumulih itu ada pick up mogok di rel, pengemudinya lolos tapi mobilnya tertabrak dan terseret sampai mengakibatkan kereta kami terbakar dan esoknya kami kumpul, karena itu jalannya besar dan tidak bisa di tutup lalu kami koordinasikan dengan pihak terkait dan kami sepakat semua stekholder melakukan penjagaan 24 jam termasuk menyiapkan cost dan seragamnya,” katanya.
Selain itu pihaknya memiliki program bersama Prabumulih, Muara Enim pembangunan Fly Over.
Untuk pembangunan pintu perlintasan yang tahun ini ada empat, dan Fly Over yang besar ada dua.
Januri mengakui pendapatan PT KAI terbesar dari Divre III Palembang sekitar 25 persen sampai 27 persen , 36 persen sumbangan dari Sumsel.
“ Rp3 Miliar itu kami dapat total CSR Rp752 juta tahun ini, wilayah kami dari Kertapati , kalau ke arah Lahat , Tebing Tinggi sampai Lubuk Linggau, terus arah Tanjung Karang mulai Prabumulih sampai Tanjung Rambang , kalau arah Tanjung Enim mentok ke perbatasan Tanjung Enim , itu wilayah kami, nah uang CSR 752 juta sudah kami distribusikan,” katanya. (mhn/bbs/ril)
Komentar