Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Pemberian izin pengelolaan sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) oleh Kementerian ESDM kepada Gubernur Sumsel mulai menuai sorotan.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M. Yansuri, menilai kebijakan ini positif sepanjang dijalankan sesuai aturan.

Izin tersebut diberikan usai terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan wilayah kerja guna meningkatkan produksi migas nasional.

Regulasi ini juga membuka peluang bagi koperasi dan UMKM mengelola sumur minyak rakyat secara legal.

“Kalau sudah resmi dan sah, ini jelas akan berdampak positif bagi pendapatan daerah. Tidak ilegal, tidak melanggar hukum,” kata Yansuri di DPRD Sumsel, Jumat (18/7/2025).

Meski demikian, Yansuri mengingatkan soal potensi penyimpangan di lapangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat, terutama terkait aspek keamanan dan kenyamanan operasional.

“Kita butuh pembahasan teknis lebih lanjut. Jangan sampai menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Yansuri juga mengakui hingga saat ini belum ada pembicaraan serius antara Komisi IV dan Pemprov Sumsel soal implementasi izin ini.

“Nanti setelah resmi berjalan, baru kita bahas. Jangan berspekulasi lebih dulu,” tegas politisi Golkar tersebut. (mhn/bbs)