oleh

Pemerintah Desa di Bangka Diminta Pertahankan WTP

Sungailiat, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah desa di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta dapat berperan dan mendukung upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan cara memaksimalkan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik.

Hal itu disampaikan Bupati Bangka Mulkan di Puding Besar, Kamis, dalam kegiatan review pelaksanaan APBdes Tahun 2020.

“Saya minta seluruh pemerintah desa mendukung dalam mempertahankan  WTP yang sudah lima tahun diraih Pemkab Bangka dengan cara mengelola dana desa dengan maksimal serta mampu mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.

Menurut Bupati, opini WTP yang diraih Pemkab Bangka tersebut merupakan kunci untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat karena dianggap mampu mengelola keuangan.

Sesuai dengan aturannya, pemerintah desa yang diberikan keleluasaan dalam pengelolaan dana desa hendakanya benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan program yang direncanakan.

“Pengawasan penggunaan dana desa harus benar-benar maksimal agar penggunaanya tepat sasaran karena saya melihat ada anggaran desa yang sudah mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar,” katanya.

Mulkan juga mendorong pemerintah desa di Kabupaten Bangka untuk dapat mengembangkan potensi desanya guna mendukung pendapatan keuangan desa selain dana transfer dari pemerintah.

“Kita harus mandiri karena tidak tahu kedepannya, apakah dana desa masih terus ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa atau sebaliknya,” ucapnya.

Penggunaan dana desa tahun 2019 mengalami sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) di Desa Nibung, namun tidak terjadi masalah karena program kegiatan desa tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami kegagalan.

Sementara untuk penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) harus dimaksimalkan mengingat hanya 11 desa yang melunasi tunggakan PBB mencapai Rp16 miliar pada tahun 2020.

“Seluruh camat perlu dapat memberikan pemahaman atau edukasi kepada warganya mengenai penerimaan pemerintah dari sektor PBB akan dikembalikan lagi kemasyarakat berupa pembangunan,” ujar Bupati. (rma/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *