oleh

Sekda Sumsel Buka Rapat Koordinasi SIKS-NG Sumsel Tahun 2023

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial –Next Generation (SIKS-NG) harus terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan harus memiliki tingkat validasi yang tinggi, agar Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah dapat tersampaikan tepat sasaran dengan jumlah yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono saat membuka Rapat Koordinasi SIKS-NG Prov. Sumsel Tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh Dinas Sosial Kab/Kota di Sumatera Selatan.

“Data yang tidak valid ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka angka kemiskinan itu dapat terkoreksi dengan baik. Itu yang perlu dipikirkan dalam rakor ini”, ucapnya saat memberikan sambutan.

Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa Kata Miskin harus ada parameter yang jelas karena kenyataannya dilapangan semua orang atau masyarakat mau dituduh sebagai orang miskin, karena konotasinya mendapatkan bantuan.

“Saya pikir kita harus mempunyai parameter yang jelas, sehingga kita dapat mengkategorikan miskin itu bagaimana, mungkin kita gunakan KTP dengan tanda khusus yang menyatakan orang tersebut miskin, atau dengan metode lainnya yang bisa mengkategorikan antara yang miskin dan yang berkemampuan”, tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa semua jenis program bansos yang dikeluarkan pemerintah, sudah sepatutnya tidak dijadikan program permanen. Karena bansos merupakan program sementara untuk mewujudkan Indonesia zero kemiskinan.

“Semoga langkah yang strategis ini tidak hanya menjadi sebagai wacana saja, tapi juga akan memberikan kontribusi dalam mengentaskan angka kemiskinan di Sumsel”, tutupnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Mirwansyah, SKM., MKM melaporkan bahwa Rapat Koordinasi SIKS-NG Sumsel Tahun 2023 dilakukan untuk menyamakan pemahaman antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Sumsel tentang penggunaan data untuk penyaluran batuan sosial kepada masyarakat serta menyamakan persepsi tentang kebijakan yang diambil.

Turut hadir Para Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota. (ojn/ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *