oleh

KPU Ultimatum Bupati/Walikota yang Politisir Bantuan Sembako, Ancaman Bisa Dibatalkan

//Bawaslu: Semua Kandidat Sama di Mata Hukum, Petahana Salahi Wewenang Melanggar UU Pilkada

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi ultimatum kepada para Kepala Daerah yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri atau merugikan pasangan calon lain dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk memasang gambar pada bantuan pemerintah berupa Sembako untuk rakyat miskin yang terdampak wabah Coronavirus Covid-19.

Hal itu ditegaskan oleh Komisioner KPU Pusat, Hasyim Asy’ari, merespon pertanyaan wartawan dan banyaknya informasi mengenai sejumlah Kepala Daerah yang akan kembali bertarung pada Pilkada berikutnya sebagai Petahana, tetapi diduga mempolitisir atau memanfaatkan bantuan negara untuk rakyat miskin atau korban PHK akibat wabah Covid-19 dengan memasang gambar wajahnya pada bantuan Sembako tersebut.

“Bila terbukti sang Kepala Daerah aktif yang merupakan calon Kepala Daerah petahana, menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama tahapan Pilkada, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan,” kata Hasyim dikonfirmasi wartawan, sebagaimana dilansir sejumlah online nasional.

Menurut Komisioner Penyelenggara Pemilu ini, ketentuan dan aturan mengenai penyalahgunaan wewenang itu sangat tegas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

“Dalam UU Pilkada, ditegaskan dalam Pasal 71 UU No.10 Tahun 2016, bahwa bila Kepala Daerah aktif atau Petahana yang maju lagi sebagai calon Kepala Daerah, tapi melanggar ketentuan UU maka dapat dikenakan sanksi, bahkan sanksi berupa pembatalan sebagai calon. Aturan itu sangat tegas,” tegas Hasyim.

Ditegaskannya, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, dilarang menggunakan kewenangan, termasuk berupa program dan kegiatan yang dapat menguntungkan dirinya bersama pasangannya pada Pilkada atau merugikan salah satu pasangan calon yang ikut bertarung pada Pilkada di suatu daerah.

Mengenai pelaksanaan Pilkada serentak sendiri, sebagaimana dilansir tim KPU, disampaikan Ketua KPU Arief Budiman bahwa menyikapi wabah Coronavirus Covid-19 yang belum mereda, maka tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ini ditunda. Menurut Arief, kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Bawaslu.

Terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edwar Siregar sebagaimana dilansir oleh tim Bawaslu RI, mengatakan bahwa norma pada Pasal 71 UU Nom 10 Tahun 2016 itu mengharuskan pejabat publik untuk berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya bila ia maju sebagai peserta Pilkada, ditujukan agar adanya kesamaan di mata hukum. Itulah sebabnya UU memaksa pejabat publik, kepala daerah, anggota dewan, TNI, Polri, ASN, dan Pegawai BUMN yang akan maju dalam kontestasi Pilkada harus mundur.

“Semua sama di mata hukum agar ada asas kesamaan dan keadilan. Bila pejabat publik maju sebagai kandidat kepala daerah, semua harus mundur. Bahkan, berdasarkan putusan MK Nomor 15 Tahun 2013, atau putusan 41 Tahun 2014, dalam putusannya MK mengatakan norma pengunduran diri pejabat publik untuk maju di pilkada adalah konstitusional,” kata Komisioner Bawaslu itu menegaskan.

Sementara itu, Berita Rakyat Sumatera berupaya mengkonfirmasi Ketua KPU Sumatera Selatan, Kelly Mariana, terkait permasalahan ini, karena di sejumlah daerah di Sumsel diduga ada kepala daerah incumbent atau petahana yang diperkirakan maju kembali pada Pilkada mendatang, yang juga beredar gambar dan namanya terpasang di karung beras bantuan untuk korban dampak Covid-19, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberi komentar atau tanggapan. (asm/ras/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *