oleh

Pelabuhan Merak Tak Hentikan Layanan Mudik

Jakarta, BeritaRakyatSumatera – Pelabuhan Merak, Banten, mengurungkan rencana untuk menghentikan layanan angkut penumpang selama ada larangan mudik di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten, Nurhadi Unggul Wibowo mengatakan larangan mudik hanya berlaku bagi zona merah atau wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Artinya, pelabuhan Merak tetap melayani penyeberangan orang, baik dari Jawa menuju Sumatera atau sebaliknya.

Selain itu, seluruh wilayah perbatasan yang melaksanakan PSBB sudah di jaga oleh personel gabungan TNI-Polri. Nurhadi yakin tidak ada kendaraan umum maupun pemudik yang lolos melintas.

“Semua jalan keluar masuk PSBB kan di jaga, jadi sampai sini (Merak) asumsinya dia bukan berasal dari daerah PSBB. Untuk kendaraan yang melakukan pengecekan itu kan dari kepolisian, kalau dia bukan dari daerah PSBB maka boleh masuk, kalau berasal dari PSBB maka harus putar balik,” ujar Nurhadi dikutip dari CNNIndonesia.com Jumat (24/4).

Wakapolda Banten Brigjen Tomex Koerniwan mengatakan kondisi hari pertama pemberlakuan larangan mudik di wilayahnya terpantau jalanan terlihat lengang.

“Satu dua hari ini kita cek dulu, lakukan persiapannya. Supaya sendi ekonomi masyarakat normal, kita fokuskan truk sembako. Kita sudah cek di beberapa ruas sudah lengang, didominasi truk barang,” kata Tomex di tempat yang sama.

Sebelumnya, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merek, Hasan Lessy menyampaikan Pelabuhan Merak tidak akan melayani penumpang yang akan menyeberang menuju Bakauheni mulai Jumat (24/4). Aturan itu menyesuaikan larangan mudik dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Namun khusus kendaraan yang mengangkut sembako, bahan kebutuhan pokok dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak lainnya akan tetap dilayani. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi.

“Ya, artinya kalau sudah ada warning dari pemerintah seperti itu ya kita menyesuaikan, kita ikuti pemerintah. Kapal operasi secara normal, kalau sudah ada pembatasan kita sesuaikan dengan pemerintah,” kata Hasan saat ditemui di kantornya. (ras/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *