//Bertahun-tahun PIN ATM Tidak Diberikan

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Dua program pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sekarang berubah nama menjadi Bantuan Sembako untuk masyarakat miskin, di Kabupaten Lahat dipersoalkan oleh sejumlah penerima bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bantuan ini diduga bermasalah di lapangan ketika pencairan pemberian bantuan, baik berupa bantuan uang tunai maupun sembako.

Berdasarkan Investigasi Berita Rakyat Sumatera, terungkap bahwa program PKH dan BPNT (Bantuan Sembako) diduga tidak sesuai dengan angka yang digelontorkan. Uang bantuan PKH diduga dipotong karena tidak sama jumlahnya antara yang diterima oleh KPM dengan angka yang tertera pada buku tabungan atau rekening tabungan atas nama KPM. Begitu pula, Sembako jumlahnya berbeda-beda antara beras (karbohidrat) dan telur yang dapat KPM. Jumlah beragam, ada yang 10 kg ada juga yang hanya 5 kg, begitu pula telur ada yang 1 Kg ada pula yang hanya 1/2 Kg.

“Bulan sepuluh (Oktober 2019) dapat cuma Rp350 ribu, pas buku rekening bank BRI diprint angkenye 800 ribuan. Yang tahun 2020 ini, dapat 800 ribu, pas diprint 850 ribu,” kata Ft, warga Kikim Selatan yang hanya menerima PKH ketika dibincangi Berita Rakyat Sumatera.

Hal senada disampaikan Nr, warga yang sama, namun menerima dua program yaitu PKH dan BPNT. Nr mengatakan bahwa dirinya di awal menerima bantuan program PKH hanya menerima uang Rp350 ribu, yang terbaru dapat 800 ribu beda dengan yang diprint angkanya 850 ribu. Begitu juga Sembako, mestinya dia mendapatkan Sembako pada Januari 2020, namun baru dikasihkan pada bulan Maret 2020.  “Agak aneh, duit yang di buku tabungan dengan yang kami terime berbeda. Memang lah lame PIN ATM Bank itu tidak diberikan, bahkan lah setahunan. Waktu penarikan baru kartunya dikumpulkan lagi,” kata Nr bertanya-tanya.

Dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Iskandar, mengatakan bahwa program PKH dan Bantuan Sembako itu merupakan program pemerintah pusat yang memiliki Koordinator di daerah. “Saya baru jabat Kepala Dinas, jadi saya belum tahu persis bagaimana ceritanya. Tapi, memang ada program PKH dan BPNT (Sembako) itu setiap daerah, termasuk di Kabupaten Lahat,” kata Iskandar.

Untuk Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako di Kabupaten Lahat totalnya sebanyak 23.811 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sedangkan, penerima KPM untuk Program PKH di Kabupaten Lahat tahun 2020 sebanyak 18.735 KPM.

Berita Rakyat Sumatera mengkonfirmasi Koordinator Daerah BPNT Kabupaten Lahat, Reka Merly. Menurut Reka, program bantuan Sembako diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan pusat tentang perluasan Lahat sejak 1 Juni 2019 yang mulai diterima pada bulan Juli 2019. “Program itu diberikan setiap bulan. Untuk BPNT, yang sekarang namanya sudah berubah menjadi Bantuan Sembako, nilai yang diberikan kepada KPM sudah mengalami tiga kali perubahan.

Tahap awal, besaran nilai uangnya Rp110 ribu per KPM terhitung Juli hingga Desember 2019. Kemudian, pada Januari hingga Februari 2020 angkanya naik menjadi Rp150 ribu. Kemudian, pada musim Wabah Covid-19 ini angka bantuan naik lagi menjadi Rp200 ribu per penerima. Bantuan ini hingga Agustus 2020 nanti. “Bantuan dalam bentuk Sembako karbohidrat (beras) dan protein nabati atau protein hewani (telur). Untuk Kabupaten Lahat tersebar di seluruh kecamatan, sesuai Surat Menteri Sosial No.185 tahun 2018, jumlah penerima sebanyak 23.811 KPM,” kata Reka.

Bagaimana dengan warga penerima bantuan yang mestinya dapat bulan Januari tapi baru menerima bulan Maret 2020? “Saya belum cek betul yang mana dimaksud. Tapi, perlu saya jelaskan bahwa program nasional ini bukan hanya satu kementerian, tapi ada beberapa kementerian yang membahasnya, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan instansi lain,” katanya.

Sementara, Koordinator PKH Kab. Lahat, Dani, ketika dikonfirmasi beberapa kali tadi malam, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan jawaban. (asm)