oleh

Febuar Rahman: Biadab, Pelaku yang Ambil Uang Rakyat Miskin

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Setelah berita investigasi berjudul “Bantuan PKH dan Sembako Dipersoalkan Warga” yang terjadi di Kabupaten Lahat ditayangkan oleh Berita Rakyat Sumatera, respon cepat langsung datang dari hampir seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Masyarakat langsung memberitahu Redaksi Berita Rakyat Sumatera bahwa di daerahnya, di Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim, diduga terjadi kasus yang sama.

Terkait hal itu, reaksi keras datang dari berbagai elemen masyarakat, antara lain dari Tokoh Politik Sumatera Selatan yang juga Advokat senior, Febuar Rahman SH. “Saya sedih membaca berita ini. Dimana bantuan untuk masyarakat miskin banyak dipotong atau disunat. Ini adalah pintu masuk, harus diusut sampai tuntas, bahkan pelakunya harus diseret ke meja hijau,” kata Febuar berapi-api.

Lebih lanjut Febuar mengatakan, kasus ini adalah benar-benar mental korup/maling. Apalagi di masa-masa wabah Corona Covid-19 kehidupan semakin sulit. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas. Peristiwa ini kalau benar terjadi, biadab. Saya yakin ini adalah pintu masuk untuk mengusut kasus serupa di seluruh daerah dalam wilayah Sumsel, karena ini adalah program pemerintah untuk rakyat miskin ” cetusnya.

Febuar yang juga Ketua DPW Perindo Sumsel, meminta anggota dewannya di daerah tersebut untuk pro-aktif mempertanyakan kepada pihak-pihak terkait kenapa ini bisa terjadi. “Saya instruksikan kepada anggota dewan dari Perindo di Kabupaten Lahat untuk pro aktif mempertanyakan langsung kasus ini,” katanya menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, dua program pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sekarang berubah nama menjadi Bantuan Sembako untuk masyarakat miskin, di Kabupaten Lahat dipersoalkan oleh sejumlah penerima bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bantuan ini diduga bermasalah di lapangan ketika pencairan pemberian bantuan, baik berupa bantuan uang tunai maupun sembako.

Berdasarkan Investigasi Berita Rakyat Sumatera, terungkap bahwa program PKH dan BPNT (Bantuan Sembako) diduga tidak sesuai dengan angka yang digelontorkan. Uang bantuan PKH diduga dipotong karena tidak sama jumlahnya antara yang diterima oleh KPM dengan angka yang tertera pada buku tabungan atau rekening tabungan atas nama KPM.

Begitu pula, Sembako jumlahnya berbeda-beda antara beras (karbohidrat) dan telur yang dapat KPM. Jumlah beragam, ada yang 10 kg ada juga yang hanya 5 kg, begitu pula telur ada yang 1 Kg ada pula yang hanya 1/2 Kg. Begitu juga PKH angka di rekening tidak sama dengan yang diterima oleh penerima PKH. Di rekening jumlahnya, 850.000 namun hanya diterima 800.000, bahkan sebelumnya hanya diterima Rp350.000. (asm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Cek ulang PKH desa tempirai banyak yang sala sasaran
    Cek lansung ke lapangan jangan cuman sekedar cerita 2 doang bos kami selaku masyarakat miskin merasa di sisikan ole pemerintah saya suda lama di desa tempirai tak pernah tersentu program bantuan pemerintahan saya sangat kecewa …masala bantuan dana covid 19 BLT desa tempirai bukan duwit yang kami terima tipi seragam sekolah anak 2 yang di bagikan ole kepala desa tempirai …….