oleh

Ketum PPMI Charma Afrianto: Bupati Lahat Harus Bertanggungjawab Terhadap PKH dan Bantuan Sembako 

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Viralnya berita investigasi dua program pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sekarang berubah nama menjadi Bantuan Sembako untuk masyarakat miskin dipersoalkan warga, membuat Ketia Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sumatera Selatan angkat bicara. Sang Ketua Umum PPMI, Charma Afrianto, memastikan segera berkirim surat menginstruksikan DPC PPMI se-Sumatera Selatan untuk bergerak.

“Saya Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sumatera Selatan menyikapi program PKH dan Sembako yang diduga ada penyimpangan, seperti diberitakan dalam Investigasi Berita Rakyat Sumatera, menurut saya kasus ini harus diusut tuntas siapa biang keroknya. Selaku Pemerintah Daerah, Bupati Lahat harusnya mewanti-wanti bantuan PKH dan Sembako, jangan sampai jadi alat korupsi besar-besaran,” kata Charma berapi-api.

Untuk itu, lanjut Charma, selaku Ketua Umum PPMI Sumsel, ia meminta kawan-kawan PPMI Lahat bekerjasama dengan media Berita Rakyat Sumatera untuk menindaklanjuti kasus ini. “Ini adalah program pemerintah pusat, Bupati Lahat harus bertanggung jawab. Begitu juga Kepala Dinas, tidak ada alasan bagi Kepala Dinas tidak mengetahui masalah ini. Saya mengajak pihak kepolisian, kejaksaan, KPK, bila perlu membentuk tim, untuk mengusut tuntas kasus ini,” tukasnya.

Untuk mempercepat proses kasus ini, Charma menginstrusikan seluruh elemen PPMI untuk bergerak. “Mulai besok saya instruksikan kepada PPMI Lahat untuk menyelidiki. Begitu juga PPMI se-Sumatera Selatan, saya minta untuk melakukan hal yang sama. Sebab, kasus ini mungkin juga terjadi di daerah lain dengan modus yang sama. Kami akan selidiki juga,” kata Charma dengan suara keras.

Diberitakan sebelumnya, dua program pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sekarang berubah nama menjadi Bantuan Sembako untuk masyarakat miskin, di Kabupaten Lahat dipersoalkan oleh sejumlah penerima bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bantuan ini diduga bermasalah di lapangan ketika pencairan pemberian bantuan, baik berupa bantuan uang tunai maupun sembako.

Berdasarkan Investigasi Berita Rakyat Sumatera, terungkap bahwa program PKH dan BPNT (Bantuan Sembako) diduga tidak sesuai dengan angka yang digelontorkan. Uang bantuan PKH diduga dipotong karena tidak sama jumlahnya antara yang diterima oleh KPM dengan angka yang tertera pada buku tabungan atau rekening tabungan atas nama KPM.

Begitu pula, Sembako jumlahnya berbeda-beda antara beras (karbohidrat) dan telur yang dapat KPM. Jumlah beragam, ada yang 10 kg ada juga yang hanya 5 kg, begitu pula telur ada yang 1 Kg ada pula yang hanya 1/2 Kg. Begitu juga PKH angka di rekening tidak sama dengan yang diterima oleh penerima PKH. Di rekening jumlahnya, 850.000 namun hanya diterima 800.000, bahkan sebelumnya hanya diterima Rp350.000. (asm/ras)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *