Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah memastikan produk ekspor Indonesia telah memenuhi standar Uni Eropa seiring tercapainya penandatanganan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

“Setiap standar sudah dipenuhi satu sama lain, karena itu produk kami sudah diekspor ke lebih dari 20 negara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai penandatanganan IEU CEPA di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/9).

Airlangga menjelaskan, kesepakatan ini lahir setelah kedua pihak menyelesaikan mutual recognition agreement (MRA), yakni perjanjian internasional untuk saling mengakui standar produk tertentu.

Sebagai contoh, produk kelapa sawit Indonesia sudah menggunakan sertifikasi keberlanjutan internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sedangkan di dalam negeri wajib memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Produk kayu olahan juga telah melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sementara industri otomotif memiliki standar tersendiri.

Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa, Maros Sefcovic, menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan komprehensif ini. Menurutnya, IEU CEPA mencakup berbagai standar serta komitmen bersama terkait keberlanjutan, sekaligus membuka peluang dukungan kapasitas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesepakatan ini menandai tonggak bersejarah setelah proses perundingan sejak September 2016. Uni Eropa kini menjadi salah satu mitra dagang dan investasi utama Indonesia.

Airlangga mencatat, nilai perdagangan Indonesia–Uni Eropa mencapai sekitar 30 miliar dolar AS, dengan ekspor Indonesia sebesar 13 miliar dolar AS. Uni Eropa juga masuk lima besar investor di Indonesia dengan kontribusi signifikan di sektor kimia, farmasi, layanan produk, perumahan, pariwisata, hingga industri makanan.

Perjanjian IEU CEPA ditargetkan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 setelah diratifikasi oleh parlemen kedua pihak. Pemerintah memperkirakan ekspor Indonesia ke Uni Eropa dapat meningkat hingga 2,5 kali lipat dalam lima tahun pascaimplementasi kesepakatan tersebut. (mhn/bbs)