Pekanbaru, Berita Rakyat Sumatera — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar. Penegasan tersebut ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025.

Rakorendal yang berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025), dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman.

Forum ini berfokus pada penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Plt Gubernur SF Hariyanto menyampaikan bahwa Provinsi Riau, sebagai anggota BNPP, akan segera mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau,” ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian turut menegaskan bahwa Rakorendal ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun kawasan terdepan.

“Dengan pelaksanaan rakor ini, kita perkuat komitmen untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju, sekaligus cerminan kebanggaan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Arah pembangunan kawasan perbatasan tahun 2025–2029 diarahkan pada penguatan sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mendorong percepatan kemajuan wilayah terdepan negara.

Selain penyelarasan program, Rakorendal dimanfaatkan sebagai forum evaluasi capaian pembangunan. Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini mengevaluasi realisasi program hingga triwulan III 2025, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta menyusun langkah optimalisasi menuju Rencana Aksi 2027.

“Keanggotaan BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” jelasnya.

Pada kegiatan tersebut, Plt Gubernur Riau turut didampingi kepala daerah dari wilayah perbatasan, di antaranya Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, serta Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan Riau dalam mendukung arah pembangunan kawasan perbatasan yang digagas pemerintah pusat. (mhn/bbs)