Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai investasi utama daerah, meskipun menghadapi potensi pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat hingga 50 persen.

“Kita lihat nanti (terkait pemangkasan), tetapi yang jelas titik berat kita adalah pendidikan dan kesehatan. Karena ini bukan sekadar biaya, melainkan investasi jangka panjang,” ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Sabtu (6/9).

Rudy menjelaskan, sejak awal kepemimpinannya, Pemprov Kaltim telah melakukan efisiensi dengan mengurangi kegiatan seremonial di hotel dan lebih berfokus pada program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Tiga prioritas pembangunan yang dijalankan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis, yang diwujudkan melalui program sekolah dan berobat gratis.

Target Pemprov Kaltim adalah memastikan seluruh anak di daerah tersebut dapat menikmati pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA hingga program doktoral (S3) pada APBD 2026.

Untuk menghadapi tantangan fiskal, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dari sektor pertambangan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengusulkan kenaikan nilai CSR batu bara dari Rp1.000 per ton menjadi Rp10.000 per ton.

Dengan produksi batu bara yang mencapai 370 juta ton per tahun, skema baru tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan dana hingga Rp3,7 triliun per tahun, meningkat signifikan dari Rp370 miliar saat ini. Menurut Seno, dana tersebut akan menjadi sumber penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di seluruh Benua Etam.

Untuk merealisasikan rencana itu, Pemprov Kaltim telah menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah pusat agar dibentuk regulasi yang kuat sebagai payung hukum. (mhn/bbs)