Jakarta, Berita Rakyat Sumatera — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri pertemuan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dua instrumen utama dalam menjaga keseimbangan fiskal nasional dan mendukung pembangunan daerah.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menilai, sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.

“Sinergi fiskal antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga kesinambungan pembangunan. Gubernur juga berharap agar kebijakan fiskal nasional dapat mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, terutama dalam menjaga keberlanjutan program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah lain juga menyampaikan pandangan senada, mendorong agar Kementerian Keuangan merumuskan langkah konkret untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional tanpa menghambat pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasinya atas masukan dari seluruh gubernur.

“Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” kata Purbaya.

Menkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan fiskal yang disusun lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Ia juga menyebut, sejumlah usulan afirmatif bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru akan menjadi bahan kajian bersama kementerian terkait.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
(mhn/bbs)