Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan strategi pemerintah menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil positif.

“Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/9).

Menurut Tito, operasi pasar besar-besaran yang dilaksanakan Perum Bulog bersama kementerian terkait berhasil menekan harga beras secara signifikan di banyak daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada pekan terakhir Agustus 2025 kenaikan harga beras terjadi di 214 kabupaten/kota. Namun, pada pekan pertama September 2025 jumlah tersebut turun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

Untuk periode Juli–Desember 2025, pemerintah menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar.

Akademisi Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menilai strategi pemerintah tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, kolaborasi Bulog, Kementan, dan Kemendagri melalui program SPHP terbukti mampu meredam gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan meluas.

“Intervensi pemerintah melalui beras SPHP sukses menekan harga beras dalam jangka pendek,” ungkap Ricky.

Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi lanjutan agar stabilisasi harga tidak hanya bergantung pada intervensi pasar. Menurut Ricky, stabilitas harga pangan harus ditopang dengan peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, efisiensi distribusi, penguatan cadangan beras pemerintah, serta dukungan bagi petani melalui pupuk, benih unggul, dan teknologi.

Selain beras, Ricky menyarankan strategi serupa diperluas ke komoditas pangan strategis lain, seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu. Fluktuasi harga pada komoditas tersebut, katanya, berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.

Ia juga menekankan perlunya reformasi tata niaga dan distribusi pangan. “Harga pangan tinggi bukan hanya akibat faktor produksi, tetapi juga karena biaya distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang. Reformasi rantai pasok sangat penting untuk menekan biaya logistik, memperkuat transportasi antarwilayah, dan memangkas rantai distribusi agar harga di tingkat konsumen lebih stabil,” pungkasnya. (mhn/bbs)