oleh

Presiden: PSBB Hati-hati dan Jangan Tergesa-gesa

JAKARTA, Berita Rakyat Sumatera – Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di 72 Kabupaten/Kota dan 4 Provinsi. Presiden meminta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk berhati-hati dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan jangan tergesa-gesa.

“Kita ingin ada penilaian yang detail di provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren menyetujui atau mengganti kasus positif baru di setiap daerah yang meminta PSBB atau tidak,” kata Presiden, sebagaimana dilansir tim Kepresidenan.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan PSBB di daerah memang memberikan hasil dan manfaat yang beragam. Dari jumlah itu, lebih dari jumlah yang ada yang menolak kasus positif Covid-19 bertahap, konsisten, namun tidak drastis. Ada juga daerah yang memperbaiki penurunan namun masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten. Selain itu, ada pula daerah yang menerapkan PSBB namun berdasarkan jumlah positif yang ada tidak terpaut jauh sebelum pelaksanaan PSBB.

“Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa, Mengapa?” tanya Presiden.

Data-data yang ada juga mengungkap dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya ada 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sementara sisanya tidak disetujui PSBB. Maka itu, Presiden mengatakan, diperlukan pula evaluasi terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak melakukan PSBB dan menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Ini harus dibandingkan yang PSBB atau yang bukan-PSBB karena memang ada inovasi di lapangan dengan menggunakan model yang mendukung kegiatan di masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di masing-masing daerah,” kata Presiden.

Dalam hal penerapan PSBB di daerah, Kepala Negara meminta agar dalam implementasi dan pelaksanaannya, masing-masing daerah tidak berhasil pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Implementasi PSBB memerlukan penanganan kawasan besar yang saling berhubungan sehingga manajemen antardaerah dalam wilayah besar ini menjadi terintegrasi dalam konteks PSBB.

Menurut Presiden, hal tersebut diberlakukan oleh wilayah Jabodetabek yang saling terkait sehingga mengatur mobilitas sosial dari masyarakat dapat dilakukan secara lengkap dan lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk benar-benar memastikan upaya penanganan Covid-19 di lima provinsi (selain DKI Jakarta) di Pulau Jawa berjalan dengan efektif. Penyebab, sebanyak 70 persen kasus positif Covid-19 dan 82 persen angka kematian tertinggi di Pulau Jawa.

“Saya meminta Gugus. Tugasku mengatur Covid di lima provinsi di pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati tentang rencana pelonggaran PSBB yang saat ini sedang dikaji. Itu yang menentukan penilaian-kajian tersebut harus didasari dengan perhitungan cermat dan data-data di lapangan yang mendukung pengambilan keputusan tersebut.

“Terakhir, tentang pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya sesuai data-data dan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan itu betul-betul keputusan yang benar. Hati-hati tentang pelonggaran PSBB,” kata Presiden. (asm/ras/rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *