oleh

Rakerda PKK Sumbar 2025 Dibuka Gubernur Mahyeldi, Fokus pada Ketahanan Keluarga dan Peran Adat

Padang, Berita Rakyat Sumatera – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Auditorium Gubernuran, Senin (17/11/2025). Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa gerakan PKK harus benar-benar hidup dan berdampak hingga tingkat nagari, kelurahan, dan desa.

“Kalau provinsi bergerak, tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujar Mahyeldi di hadapan peserta Rakerda yang turut dihadiri Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Gubernur mengingatkan agar PKK lebih peka terhadap dinamika sosial, terutama terkait generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Menurutnya, PKK memiliki peran strategis dalam memperkuat karakter generasi muda, sehingga kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan perangkat daerah lainnya perlu diperkuat.

Mahyeldi menegaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan benteng utama menghadapi persoalan seperti narkoba, pergaulan bebas, hingga masalah sosial lainnya. Ia menyebut Perda Ketahanan Keluarga dapat menjadi pedoman untuk memperkuat lingkungan sosial di tingkat nagari.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran unsur adat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang sebagai penopang tatanan sosial Minangkabau. Ia berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan unsur adat agar program berjalan selaras dan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Sebagai contoh praktik baik, Mahyeldi menyinggung Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang yang secara rutin menggelar rapat bulanan bersama tokoh adat dan masyarakat untuk membahas persoalan nagari. Pola tersebut, katanya, akan diperkuat melalui Peraturan Gubernur yang tengah disusun.

Gubernur juga mengapresiasi kerja sama Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dengan kepolisian melalui program Restorative Justice yang memungkinkan penyelesaian persoalan sosial langsung di nagari tanpa proses hukum berkepanjangan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, menegaskan bahwa Rakerda ke-10 ini menjadi momentum penyatuan langkah dari provinsi hingga nagari. Dengan tema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas,” PKK dituntut mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Harneli mendorong pengurus PKK di setiap tingkatan untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pendanaan melalui kerja sama serta pemanfaatan dana CSR, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperhatikan alokasi anggaran PKK hingga ke tingkat kecamatan agar program berjalan optimal.

Ketua Pelaksana, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa Rakerda ini menjadi forum konsolidasi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota. Agenda meliputi evaluasi program tahun sebelumnya, penyelarasan rencana kerja dengan kebijakan pusat dan daerah, penguatan kelembagaan, penetapan strategi prioritas, dan perumusan rekomendasi untuk tindak lanjut.

Rakerda ke-10 ini diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari pengurus PKK provinsi, pengurus PKK kabupaten/kota, ketua pokja, staf ahli, narasumber, serta undangan lainnya. Hadir pula Staf Ahli TP PKK Sumbar, Ny. Dianita Maulin Vasco. (mhn/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *