Padang, Berita Rakyat Sumatera – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta dukungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk mencari solusi atas fluktuasi harga gambir yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani di daerah tersebut.

“Bapak Menteri, tiga tahun terakhir kinerja ekspor gambir kita menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Mahyeldi di Padang, Selasa (18/11).

Ia menjelaskan, ekspor gambir Sumbar pada 2022 mencapai lebih dari 13.089 ton dengan nilai sekitar Rp548,5 miliar. Nilai ekspor kemudian turun menjadi Rp534,7 miliar pada 2023, sebelum kembali naik menjadi Rp574,7 miliar pada 2024.

Menurut Mahyeldi, fluktuasi tersebut mencerminkan ketidakstabilan harga gambir di pasar global, yang berdampak pada pendapatan petani, eksportir, serta kontribusi penerimaan daerah dan negara.

Sumbar sendiri menjadi pemasok sekitar 80 persen kebutuhan gambir dunia, terutama dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. “Setiap perubahan kondisi di negara tujuan ekspor langsung dirasakan oleh petani kita,” ujarnya.

Data Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar menunjukkan luas lahan gambir mencapai 28.737 hektare pada 2023, dan meningkat menjadi 28.760 hektare pada 2024. Komoditas bernama latin Uncaria ini tersebar di enam daerah, dengan sentra utama di Limapuluh Kota (13.360 ha) dan Pesisir Selatan (10.492 ha).

Dari sisi produksi, Sumbar mencatatkan 24.341 ton gambir pada 2023 dan meningkat menjadi 25.818 ton pada 2024, dengan produktivitas rata-rata 4,3 ton per hektare. Data tersebut mengukuhkan Sumbar sebagai produsen utama gambir nasional sekaligus pemasok terbesar dunia.

Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas pelabuhan, jangkauan kapal yang belum optimal, serta tingginya biaya pengiriman.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan pihaknya telah menerima usulan perubahan Harmonized System (HS) Code untuk gambir agar komoditas tersebut memiliki daya saing lebih baik. Namun, ia menjelaskan amendemen kode tersebut hanya dapat dilakukan lima tahunan dan baru akan dibahas kembali pada 2027.

“Perubahan tidak bisa dilakukan sepihak. Meski 80 persen gambir dunia berasal dari Indonesia, penetapan HS Code melibatkan seluruh negara. Jika disetujui, perubahan tersebut akan dimasukkan ke dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia,” jelas Budi. (mhn/bbs)