Jakarta, Berita Rakyat Sumatera — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 yang digelar oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (9/10/2025).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif inspektorat daerah sejak tahap perencanaan program, bukan hanya setelah pelaksanaan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan yang efektif harus dimulai sejak awal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin.

“Pada saat perencanaan, peran inspektorat jangan diam saja. Jangan menunggu program selesai baru diperiksa apa yang salah. Inspektorat harus hadir sejak awal untuk memastikan arah perencanaan berjalan benar,” tegas Tito.

Mendagri menjelaskan bahwa sistem pengawasan ideal terdiri dari tiga tahapan, yakni foresight, insight, dan oversight.
“Foresight berarti memprediksi sejak awal apakah program tersebut baik atau tidak. Insight dilakukan saat program berjalan, untuk memberi bimbingan dan pendampingan. Sedangkan oversight adalah evaluasi setelah program selesai,” jelasnya.

Menurut Tito, pengawasan internal yang kuat akan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran. Ia juga mengingatkan agar inspektorat tidak menjadikan banyaknya temuan kesalahan sebagai ukuran keberhasilan.

“Prinsip dasar pengawasan adalah mencegah pelanggaran. Jadi, semakin sedikit temuan justru menandakan pengawasan berjalan dengan baik. Ukurannya bukan makin banyak kesalahan ditemukan, tetapi makin sedikit karena dicegah sejak awal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri meminta agar inspektorat di daerah memperkuat koordinasi dengan Itjen Kemendagri sebagai koordinator pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menegaskan bahwa komunitas pengawas internal harus solid dan memiliki visi yang sama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tito berharap, dengan optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan di seluruh tingkatan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan maksimal.

“Rakornas ini penting untuk menyatukan persepsi antara Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah, agar pengawasan bisa lebih proaktif dan efektif,” tutupnya. (mhn/bbs)