oleh

Herman Deru Menerima Korwil II Korsupgah KPK RI beserta Jajaran

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Terkait  penerimaan dari pajak, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru punya terobosan maupun solusi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terbaru terkait penghapusan pembayaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menunggak lebih dari satu tahun. Kebijakan ini ditetapkan per 1 Oktober.

Hal tersebut diutarakannya saat menerima Koordinator wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) RI, Asep Rahmat Suwandha dan Kepala Satuan Tugas Wahyudi beserta jajarannya.

“Perpanjangan program tersebut dan penghapusan pembayaran pajak bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus upaya memulihkan kembali ekonomi dampak wabah COVID-19,” ujarnya.

Berdasarkan kebijakan gubernur ini apabila wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun, maka wajib pajak tersebut cukup membayar pokok kendaraan selama satu tahun ditambah pokok pajak kendaraan tahun berjalan.

“Terkait dalam hal aset, Saya ingin Pemprov  Sumsel duduk bersama dengan BPN agar semua permasalahan akan cepat diselesaikan dan solusinya dibuat ujar Gubernur Herman Deru (HD).

Deru menaruh harapan besar kepada KPK RI agar dapat memberikan pendampingan dan terus mengingatkan jajarannya dalam hal pengelolaa keuangan negara.

Lanjutnya, Ia sepakat dengan KPK melakukan  pencegahan dini terjadinya tindakan yang mengarah pada korupsi diamping terus menanamkan kerja otentik, konkrit, kerja nyata dan mengutamakan produk pada jajarannya. “Mari kita dukung Sumsel sebagai Whistle Blowing System’ (WBS) sebagai langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi” ujarnya. (mhn/rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *