//Tokoh Wanita Prabumulih, Selvi Tosima: Kecuali Sangat Penting, Prioritaskan Dulu Penanganan Covid-19

PRABUMULIH, Berita Rakyat Sumatera – Proses tender paket-paket proyek infrastruktur sepertinya terus dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih walau wabah Coronavirus Covid-19 masih melanda daerah Zona Merah tersebut. Pantauan Berita Rakyat Sumatera, terungkap bahwa pelaksanaan proses tender paket-paket proyek infrastruktur ternyata tidak hanya terjadi di Kota Palembang. Namun, tercatat dengan sangat jelas dalam laman website resmi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Prabumulih, terungkap anggaran fantastis untuk 15 paket proyek tembus angka Rp25,790 miliar.

Seperti diketahui bahwa status Zona Merah Covid selain terjadi di Kota Palembang, malah lebih dahulu sudah terjadi di Kota Prabumulih. Bahkan, Kota Prabumulih juga dikabarkan berencana mengusulkan kenaikan status menjadi daerah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Namun demikian, dalam laman resmi LPSE Kota Prabumulih, walau berstatus Zona Merah Covid dan berencana mengusulkan PSBB sepertinya tak menyurutkan proses tender untuk terus dilanjutkan.

Bahkan disebutkan dalam laman website resmi LPSE itu, batas akhir pendaftaran tender hingga 29 April 2020, sebagian berakhir pada 30 April 2020. Paket-paket proyek yang berakhir pada 30 April itu, antara lain paket proyek pembangunan Jembatan Pangkul Karang Jaya dengan HPS senilai Rp1,8 miliar. Selain itu, paket proyek Rehab Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih sebesar Rp4,1 miliar.

Paket proyek infrastruktur lainnya yaitu Peningkatan Jalan Sungai Medang-TPA dengan HPS sebesar Rp3,1 miliar, paket proyek peningkatan Jalan SMK PGRI Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih sebesar Rp2,7 miliar. Proyek fisik lainnya, paket proyek peningkatan Jalan Perumahan Bima Citra Cambai RT 03 RW 04 dengan HPS sebesar Rp2,7 miliar.

Kemudian, proyek infrastruktur peningkatan Jalan menuju SMAN 6 Prabumulih Kel. Cambai senilai Rp1,1 miliar. Untuk paket proyek Peningkatan Jalan Cambai dengan angka HPS sebesar Rp4 miliar. Selain itu, paket proyek peningkatan Jalan Gunung Ibul Dusun sebesar Rp2,7 miliar.

Paket-paket proyek yang berakhir pendaftaran pada tanggal 29 April 2020 ialah paket proyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dengan HPS sebesar Rp1,1 miliar. Kemudian, paket proyek Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (RKB) SMPN 3 Prabumulih senilai Rp533,9 juta, SMPN 6 Prabumulih sebesar Rp541,1 juta, SMPN 11 Prabumulih senilai Rp541,1 juta, SMPN 7 Prabumulih senilai Rp 526,8 juta, dan SMPN 2 Prabumulih senilai Rp526,8 juta. Paket proyek ke-15 dalam LPSE itu ialah pembangunan infrastruktur Peningkatan Jalan Wilayah Prabumulih Selatan sebesar Rp2,2 miliar.

Dikonfirmasi kepada Pemerintah Kota Prabumulih, melalui Kepala Dinas PUPR Beni Akbari, ditanyakan mengenai paket-paket proyek fisik/infrastruktur di Kota Prabumulih apakah tetap ditenderkan? Apakah tetap dilanjutkan proyek-proyek tersebut walau di tengah pandemi Covid-19? Namun sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kota Prabumulih Beni Akbari belum memberikan jawaban, baik dimintai konfirmasi via WhatsApp maupun ditelpon WA beberapa kali, walau Berdering namun tidak diangkat. Begitu pula konfirmasi via WhatsApp walau dicek info terlihat terbaca, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tidak memberikan jawaban. Sementara itu, dari website online yang tertera bahwa hari ini pendaftaran paket-paket yang berakhir tanggal 29 April 2020 pukul 16.00 WIB, sudah tidak ditayangkan lagi, namun untuk paket-paket proyek yang berakhir tanggal 30 April 2020 masih tertera dengan jelas, yang menyatakan batas akhir pukul 16.00 WIB tanggal 30 April 2020.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta anggaran-anggaran fisik/infrastruktur dialihkan terlebih dahulu untuk menangani wabah Coronavirus Covid-19. Pengalihan tidak hanya di tingkat Pemerintah Pusat tetapi juga berlaku bagi Pemerintah Daerah. Sri Mulyani mencontohkan, Presiden sudah menginstruksikan anggaran penyiapan proyek infrastruktur untuk pembangunan ibu kota baru yang dimasukkan dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dialihkan untuk penanggulangan wabah Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, pengalihan anggaran proyek prestius itu semata-mata untuk menyelamatkan anak bangsa dengan cara memutus mata rantai dan “perang” melawan Covid-19. “Sudah resmi diputuskan dilakukan shifting. Pengalihan anggaran dasar proyek ibu kota baru itu semata-mata untuk keperluan yang sangat mendesak dalam menangani pandemi Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibu kota baru yang dialihkan, lanjut Menteri Keuangan, Kementerian PUPR juga akan mengalihkan alokasi belanja modal untuk biaya penyiapan rumah sakit. Total anggaran belanja modal tersebut mencapai angka fantastis yaitu Rp120 triliun. “Sebagian sudah dialihkan. Salah satu proyeknya ialah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sesuai instruksi Presiden, penggunaan APBN 2020 diprioritaskan untuk penanganan wabah Coronavirus Covid-19,” kata Sri Mulyani

Senada disampaikan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, bahwa penggunaan APBN tahun 2020 prioritas untuk penanganan wabah Coronavirus Covid-19, bahkan dimungkinan Pemerintah akan menunda proyek ibu kota negara yang baru hingga situasi kembali kondusif atau normal tanpa pandemi.

“Penggunaan keuangan negara sudah diatur oleh Menteri Keuangan dengan sangat baik, termasuk soal pengalihan angaran yang difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya. Itu yang prioritas saat ini,” kata Jodi kepada wartawan baru-baru ini.

Sementara itu, Walikota Prabumulih, Ridho Yahya, dua hari lalu resmi mengumumkan rencana mengusulkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kota Prabumulih. Pengumuman itu berdasarkan perkembangan meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Nanas. Menurut Ridho, usulan PSBB kepada Menteri Kesehatan, via Gubernur Sumsel, merupakan hasil kajian dari tim, yang sudah dikoordinasikannya kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Prabumulih.

“Sudah kami rapatkan bersama, jadi (Forkompimda) juga sangat mendukung bila PSBB diberlakukan di Kota Prabumulih,” ujar Ridho Yahya, sebagaimana dilansir sejumlah online.

Terkait tindaklanjut usulan rencana PSBB, Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, dr. Happy Tedjo dikonfirmasi Berita Rakyat Sumatera, membenarkan hari ini usulan PSBB sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Sumsel.

Namun demikian, dilihat dari data ODP di Dinas Kesehatan, tercatat data total ODP sebanyak 153 orang, 68 orang telah selesai pemantauan dengan kondisi sehat, 85 orang masih dalam masa pemantauan. Selain itu, total PDP sebanyak 16 orang, 8 orang sudah selesai pengawasan (3 orang meninggal dunia), 8 orang masih perawatan.

Untuk Kasus Positif Covid-19 sebanyak 12 orang, 1 orang meninggal dunia, 11 orang masih dalam pemantauan. Jumlah Pemantauan OTG sebanyak 411 orang (merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19/kasus positif).

Walau terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kota Prabumulih, namun paket-paket proyek tetap ditenderkan menimbulkan tanda tanya. Salah seorang Tokoh Wanita Kota Prabumulih, Selvi Tosima, mengatakan bila proyek-proyek yang ditenderkan urgent (sangat penting/mendesak), maka proyek itu masih dimkalumkan. “Syaratnya kalau proyek itu urgent, iya kita maklum. Tapi ingat, perkembangan Covid-19 ini masih terus bertambah, jadi kita harus lebih banyak persiapan,” kata Selvi.

Terlebih, lanjut dia, Walikota Prabumulih Ridho Yahya hendaknya berkoordinasi juga dengan DPRD Kota Prabumulih, karena penggunaan anggaran juga dikontrol oleh dewan. “Prinsipnya harus koordinasi dan sifat proyek tersebut memang urgent. Tapi kalau belum urgent, saya kira lebih baik kita prioritaskan dulu penanangan Covid-19,” kata Selvi bersemangat.(asm/ras/bbs)